majalahsuaraforum.com — Partai Nasdem memberikan perhatian terhadap pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung mengenai batas kekuasaan. Nasdem berharap pernyataan tersebut tidak memengaruhi soliditas partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa menilai pidato AHY berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Demokrat saat ini masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo.
Menurut Saan, para pimpinan partai yang berada dalam koalisi sebaiknya menyampaikan pernyataan politik yang dapat menjaga kekompakan serta menghindari munculnya perbedaan persepsi di antara sesama anggota koalisi.
“Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,” katanya kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Nasdem Khawatir Suasana Koalisi Terganggu Saan juga menyoroti kemungkinan pidato AHY memengaruhi kondisi internal pemerintahan, khususnya suasana di dalam Kabinet Merah Putih. Dia berharap tidak ada pernyataan dari partai politik anggota koalisi yang justru memicu kegaduhan.
Menurutnya, perbedaan tafsir terhadap pernyataan politik dapat membuat suasana internal koalisi menjadi kurang kondusif. Karena itu, komunikasi politik antarpartai perlu diarahkan agar memiliki pemahaman yang sama.
“Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi,” katanya.
Saan menegaskan Nasdem menginginkan koalisi pemerintahan tetap solid. Dengan kekompakan tersebut, berbagai program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo diharapkan dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.
“Koalisi ini tetap punya komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini, program-programnya, kebijakan-kebijakannya bisa terealisasi dengan baik, dan sukses menghantarkan masyarakat kita menjadi lebih baik,” katanya.
AHY Sebut Kekuasaan Memiliki Batas Sebelumnya, AHY menyampaikan pidato politik dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat. Pidato tersebut disampaikan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
Dalam pidatonya, AHY menyinggung mengenai kekuasaan yang menurutnya tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Dia menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang berasal dari rakyat dan memiliki batas waktu.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY yang juga menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik. Ucapan AHY juga dikaitkan dengan dinamika internal koalisi pemerintahan serta kemungkinan arah politik menjelang Pilpres 2029.
Demokrat Bantah Pidato AHY Terkait Pilpres 2029 Menanggapi berbagai tafsir yang muncul, Partai Demokrat menegaskan pidato AHY tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis maupun persiapan menghadapi Pilpres 2029.
Demokrat menyatakan pernyataan AHY merupakan pandangan mengenai masa depan bangsa dan tidak ditujukan untuk membangun kepentingan politik tertentu.
“Pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029,” begitu pernyataan resmi Demokrat menanggapi viralnya pidato AHY.
Dengan adanya penjelasan tersebut, Demokrat menegaskan kembali bahwa pidato AHY tidak dimaksudkan sebagai sinyal terkait pencalonan pada Pilpres 2029. Di sisi lain, Nasdem berharap seluruh partai yang berada di dalam pemerintahan tetap menjaga komunikasi dan kekompakan agar agenda pemerintahan Prabowo dapat berjalan tanpa terganggu oleh perbedaan tafsir politik.
Dw.
