majalahsuaraforum.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 menjadi Rp735 triliun. Kenaikan tersebut mencapai 5,5 persen jika dibandingkan dengan outlook TKD 2026 yang berada di angka Rp696,9 triliun.
Purbaya menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Pada 2027, direncanakan sebesar Rp735 triliun. Atau naik 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Ini di luar dana rekonstruksi, ya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2027 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Purbaya, anggaran TKD tersebut belum memasukkan dana khusus yang akan dialokasikan pemerintah untuk kebutuhan rekonstruksi akibat bencana.
“Jadi itu beda lagi yang ini untuk TKD. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan,” kata dia.
Pemerintah, lanjut Purbaya, akan melakukan pemantauan terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah secara berkala. Apabila terdapat daerah yang membutuhkan tambahan dukungan anggaran, pemerintah membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian.
“Kalau perlu kita tambah, kita tambah seperti kemarin, Pak. Jadi seperti itu pendekatan kita,” tuturnya.
DPR Soroti Kondisi Keuangan Ratusan Daerah
Rencana peningkatan TKD tersebut muncul setelah adanya perhatian dari DPR terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid sebelumnya meminta pemerintah memberikan kepastian terkait tambahan anggaran TKD.
Kholid menyebut terdapat 490 kabupaten dan kota yang saat ini menghadapi tekanan keuangan. Kondisi tersebut bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan gaji aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Kholid, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai. Jika kondisi keuangan daerah terus tertekan, kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan juga berpotensi terdampak.
“Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Kholid, Jumat (7/8/2026).
Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta Menkeu Purbaya bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan kebutuhan tambahan anggaran bagi 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan.
Gaji ASN Diminta Tidak Terganggu
Kholid menegaskan pembayaran gaji ASN harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia menilai keterlambatan pembayaran gaji dapat memberikan dampak langsung kepada pegawai sekaligus mengganggu pelayanan masyarakat.
“Gaji ASN itu hak, bukan sesuatu yang bisa ditawar atau ditunda karena alasan anggaran. Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat,” ujar Kholid.
Selain meminta pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai dukungan anggaran, Kholid juga mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi. Belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan prioritas diminta untuk dipangkas.
“Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut,” ujar Kholid.
Dengan kenaikan TKD menjadi Rp735 triliun pada 2027, pemerintah berharap dukungan fiskal ke daerah dapat tetap terjaga. Di sisi lain, pemantauan kondisi keuangan masing-masing daerah akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran apabila tekanan fiskal kembali meningkat.(lan)
