majalahsuaraforum.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan kesempatan kerja. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara yang telah berusia di atas 17 tahun, dengan sasaran utama masyarakat kelompok desil 1-4.
Penetapan jumlah masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat masih dalam proses. Pemerintah melakukan cross-check data antar kementerian/lembaga (K/L) terkait agar penyaluran program dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari sejumlah stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi kuartal IV 2026 hingga memasuki 2027.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya, Senin (5/10/2026).
Bantuan Beras untuk Masyarakat
Selain program pembukaan rekening, pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan beras.
Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp17,5 triliun dan ditujukan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam kelompok desil 1-4.
Program bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga bahan pangan.
Perlindungan bagi Pekerja Diperkuat
Kebijakan pemerintah juga menyasar sektor ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja diperkuat melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
BSU diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Program tersebut menyasar sebanyak 13,3 juta pekerja dengan total anggaran hampir Rp12 triliun.
Pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program ketenagakerjaan untuk 2027. Salah satunya melalui program magang yang akan diikuti 150 ribu peserta.
Selain itu, pelatihan vokasi juga akan diberikan kepada 300 ribu orang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
PPh 21 bagi Pekerja Berpenghasilan di Bawah Rp10 Juta
Pemerintah turut memperluas kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Kebijakan tersebut diperluas ke seluruh sektor dan diperkirakan mencakup 7,5 juta pekerja.
Selain perluasan pengurangan PPh Pasal 21, pemerintah juga melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan terkait penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
Stimulus Ekonomi Berlanjut hingga 2027
Berbagai program tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi pemerintah yang dirancang untuk kuartal IV 2026 dan berlanjut hingga 2027.
Pemerintah mengarahkan kebijakan tersebut pada tiga fokus utama, yakni menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan dunia usaha dapat terus bertahan dan berkembang.
Melalui kombinasi perlindungan sosial, bantuan pangan, dukungan terhadap pekerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta kebijakan perpajakan, pemerintah berharap proses pemulihan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif.
Haryo menegaskan bahwa berbagai program lanjutan tersebut dirancang secara terukur agar tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga mendorong produktivitas sektor riil dan memperkuat daya saing pekerja.
Dengan demikian, program pembukaan rekening bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus mendukung agenda perlindungan daya beli.
Lan.
