majalahsuaraforum.com – Komisi V DPR RI menjadwalkan rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada 19 Agustus 2026 sebagai bagian dari evaluasi terhadap aspek keselamatan transportasi laut.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan rapat tidak hanya akan menghadirkan Kementerian Perhubungan. Komisi V juga akan mengundang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, serta operator kapal guna memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai insiden tersebut.
“Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini,” kata Lasarus kepada wartawan, Rabu, 5 Agustus 2026.
Selain meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait, Komisi V juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kapal tersebut.
“Insiden itu menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia,” kata Lasarus.
Menurutnya, tanggung jawab pemberian izin kapal untuk berlayar berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kondisi kapal sebelum beroperasi harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah,” kata Lasarus.
Politikus PDI Perjuangan itu juga kembali menyoroti keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum berlayar. Menurutnya, persoalan tersebut sudah sejak lama menjadi perhatian Komisi V DPR.
“Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar,” kata Lasarus.
Sebagaimana diketahui, KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu, 2 Agustus 2026. Insiden tersebut menjadi perhatian berbagai pihak karena berkaitan dengan keselamatan pelayaran nasional.
Setelah kejadian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi langsung meninjau proses penanganan di Pelabuhan Kalianget. Sementara itu, operasi penyelamatan dipimpin oleh Basarnas dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta operator kapal guna memastikan seluruh proses evakuasi dan penanganan berjalan optimal.
Dw.
