majalahsuaraforum.com – Temuan bangunan yang diduga digunakan sebagai klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. Kasus tersebut akan dijadikan salah satu bahan evaluasi terhadap tata kelola pemasyarakatan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Pembahasan mengenai temuan di Lapas Cibinong nantinya akan dimasukkan dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang saat ini tengah berjalan di DPR RI.
Ketua Tim Kunjungan Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengatakan hasil peninjauan langsung di lapangan serta investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Pemasyarakatan.
“Karena kami di Komisi XIII DPR RI memang sudah berlangsung Panja Pemasyarakatan. Sehingga hal ini tentunya nanti menjadi masukan, dan kita tentunya berharap ini tidak terbatas pada Lapas Cibinong saja, tetapi juga menyeluruh kepada lapas-lapas lain yang ada di Republik Indonesia,” kata Dewi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Dewi menegaskan evaluasi tersebut diperlukan agar prinsip akuntabilitas, integritas, serta keadilan dapat diterapkan secara merata terhadap seluruh warga binaan yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjelaskan bahwa Panja Pemasyarakatan tidak hanya menangani persoalan yang muncul di Lapas Cibinong. DPR, kata dia, telah melakukan peninjauan ke sejumlah lapas dan rumah tahanan yang berada di berbagai wilayah Indonesia untuk melihat langsung persoalan tata kelola pemasyarakatan.
“Komisi XIII juga sudah keliling ke rutan dan lapas se-Indonesia untuk katakanlah menginvestigasi persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola pemasyarakatan,” ujarnya.
Sugiat menambahkan, Panja Pemasyarakatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sedang menyusun peta jalan untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan.
Dalam proses tersebut, DPR menghimpun berbagai data dari daerah serta menerima masukan dari kalangan akademisi dan para pakar. Data dan masukan itu akan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menyusun langkah perbaikan sistem pemasyarakatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai munculnya persoalan di Lapas Cibinong dapat menjadi momentum untuk mengungkap berbagai permasalahan di lingkungan pemasyarakatan yang selama ini sulit diketahui masyarakat karena berlangsung di dalam lapas.
Andreas mengatakan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR. Menurutnya, Ombudsman dan media massa juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Hari ini adalah, ya, kita bicara dengan teman-teman yang bertanggung jawab pada lapas, urusan lapas langsung. Ya, ini adalah era baru kita untuk memulai bahwa hal-hal yang ada di dalam lapas yang selama ini tersembunyi, tentu itu juga perlu pertanggungjawaban pada publik,” kata Andreas.
Dw.
