Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons isu yang beredar mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Saat ditemui menjelang sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prasetyo membantah kabar tersebut.
“Enggak ada isu reshuffle lah itu,” kata Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memusatkan perhatian pada evaluasi dan percepatan pelaksanaan berbagai program kerja, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden.
Prasetyo kembali menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai pergantian menteri di lingkungan kabinet.
“Tidak ada, belum ada [reshuffle],” tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi. Menurutnya, dirinya tidak mengetahui adanya rencana perombakan kabinet sebagaimana yang ramai diperbincangkan.
“Kita mana tahu soal itu,” ujar Hasan di lokasi yang sama.
Dody Sebut Reshuffle Hak Prerogatif Presiden Menanggapi isu yang menyeret namanya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memilih memberikan respons santai. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
“Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun,” kata Dody.
Ketika ditanya apakah dirinya pernah dipanggil Presiden Prabowo untuk menjalani evaluasi kinerja, Dody mengakui bahwa dirinya memang kerap dipanggil. Namun, ia menegaskan pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan isu pergantian menteri.
“Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah,” tutur Dody.
Isu Bermula dari Polemik Perjalanan Dinas Spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle mencuat setelah beredarnya dokumen surat perjalanan dinas Kementerian Pekerjaan Umum ke New York, Amerika Serikat, dalam rangka menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13–19 Juli 2026.
Dokumen tersebut memuat daftar delegasi yang mencantumkan nama istri dan anak Dody Hanggodo, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di media sosial, termasuk dugaan bahwa perjalanan tersebut berkaitan dengan keinginan menyaksikan partai final Piala Dunia.
Polemik semakin berkembang setelah muncul kabar mengenai mutasi sejumlah pegawai senior di lingkungan Kementerian PU. Kebijakan tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan kebocoran dokumen perjalanan dinas.
Namun, Dody membantah adanya hubungan antara mutasi aparatur sipil negara (ASN) dengan polemik tersebut. Menurutnya, mutasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan organisasi.
“Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi?,” ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7) pekan lalu.
Ia juga kembali menegaskan bahwa kebijakan mutasi tidak memiliki kaitan dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas yang sempat menjadi perhatian publik.
“Enggak ada,” tegasnya.
Dw.
