majalahsuaraforum.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan gerakan mahasiswa akan terus berlanjut setelah aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Mahasiswa menilai berbagai persoalan yang mereka suarakan belum mendapatkan respons yang memadai sehingga aksi lanjutan akan kembali dilakukan.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengatakan bahwa komitmen untuk kembali turun ke jalan telah disampaikan sejak aksi sebelumnya berakhir.
“Seperti yang kita sampaikan saat pernyataan sikap sebelum membubarkan aksi, kita akan kembali turun ke Bundaran HI,” ungkap Athof kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak hanya berhenti pada satu aksi. Berbagai organisasi mahasiswa akan terus melakukan konsolidasi dan menyuarakan aspirasi yang dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa dan arah kebijakan pemerintah.
Athof menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa didorong oleh tuntutan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat luas.
“Kita akan terus aksi untuk merebut keadilan karena keadilan tidak datang sendiri. Ia harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan diberikan pemerintah yang berlagak besar padahal pemimpinnya hanya pelayan oligarki dan petugas Trump,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan berbagai organisasi mahasiswa di luar wilayah Jabodetabek masih terus dilakukan. Sejumlah kampus, termasuk mahasiswa dari Yogyakarta, disebut tetap menjalin koordinasi guna menentukan langkah perjuangan berikutnya.
Di sisi lain, Athof menegaskan bahwa seluruh rangkaian demonstrasi akan tetap mengedepankan prinsip damai. Ia memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan atau menyusupi aksi mahasiswa untuk kepentingan tertentu.
“Kita konsisten dan fokus untuk aksi damai, jika kondisi tidak terkendali, maka kami akan tarik mundur massa aksi,” pungkasnya.
Berangkat dari Konsolidasi Mahasiswa Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, harga bahan bakar minyak (BBM), keterlibatan militer dalam ruang sipil, hingga tuntutan agar pemerintah mengakui berbagai kebijakan yang dinilai keliru.
Konsolidasi terakhir menjelang aksi dilakukan di Kampus Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu (10/6/2026) malam. Pertemuan tersebut dihadiri berbagai organisasi mahasiswa dari sejumlah kampus serta kelompok masyarakat sipil.
Di antaranya terdapat BEM fakultas se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, Sympati Dimas Rafi’i, menyebut aksi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.
“Ini hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat. Besok (Jumat) kumpul sebelum Jumatan. Rencananya salat Jumat di HI sebelum aksi dimulai,” ujar Dimas.
Soroti Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam pernyataan sikap yang disampaikan saat aksi, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional yang mereka nilai semakin berat bagi masyarakat. Mereka juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menurut Dimas, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia membutuhkan perhatian dan solusi yang lebih serius dari pemerintah.
“Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar,” tegasnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan akan terus dilanjutkan selama tuntutan yang disuarakan dinilai belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah.
Dw.
