majalahsuaraforum.com – Pemerintah menilai dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan situasi internasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi kritik mahasiswa terkait kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang disuarakan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menurut Qodari, kondisi pasar energi global memiliki pengaruh besar terhadap penentuan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Karena itu, perubahan harga yang terjadi tidak semata-mata dipicu oleh faktor domestik.
“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa gejolak geopolitik internasional, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di kawasan Timur Tengah, turut memberikan dampak terhadap harga minyak dunia. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Qodari juga menyoroti posisi strategis Iran yang berada di sekitar jalur perdagangan energi dunia. Menurutnya, setiap ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas pasar minyak global.
Meski demikian, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM bersubsidi. Pemerintah, kata dia, tetap menjaga harga Pertalite agar tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak internasional.
“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan nggak naik, tetap,” ungkap dia.
Pemerintah Dorong Kemandirian Energi Lebih lanjut, Qodari menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor energi karena produksi minyak nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus mengandalkan impor dalam jumlah besar.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sebagai bagian dari agenda besar kemandirian nasional.
“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo,” kata Qodari.
Ia menilai upaya membangun ketahanan energi berjalan seiring dengan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Namun, sektor energi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena kebutuhan nasional yang jauh melampaui kapasitas produksi saat ini.
“Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tapi kita cuma bisa produksi 600 ribu,” ucap dia.
Pengembangan Energi Berbasis Bahan Baku Domestik Sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor, pemerintah disebut terus mendorong pemanfaatan sumber energi yang berasal dari bahan baku dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Qodari menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mengembangkan berbagai program energi alternatif, termasuk penggunaan biodiesel B50 untuk kendaraan berbahan bakar solar serta pengembangan bahan bakar campuran etanol E20 untuk bensin.
Program-program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar berbasis impor sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik.
Menurut pemerintah, langkah menuju kemandirian energi memang membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Namun, berbagai kebijakan yang sedang dijalankan diharapkan dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi global pada masa mendatang.
Lan.
