Foto.ist
majalahsuaraforum.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons cepat pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyampaikan seruan tegas kepada Hizbullah agar mematuhi kesepakatan tersebut demi menghentikan penderitaan warga sipil.
Pesan itu disampaikan melalui juru bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, dalam konferensi pers di New York pada Kamis waktu setempat. Menurut PBB, kepatuhan seluruh pihak, termasuk kelompok non-negara, menjadi faktor utama agar momentum penghentian konflik ini tidak terbuang sia-sia.
“Pesan Sekjen kepada Hizbullah jelas: patuhi gencatan senjata. Saya pikir rakyat Lebanon telah sangat menderita,” tegas Dujarric.
PBB menilai warga Lebanon telah terlalu lama menanggung dampak konflik yang berkepanjangan. Karena itu, penghormatan terhadap kesepakatan damai sementara ini dinilai sangat penting untuk membuka jalan menuju stabilitas kawasan.
Tekankan Perdamaian di Kedua Sisi Perbatasan Selain menyoroti kondisi di Lebanon, PBB juga menegaskan bahwa warga Israel di wilayah utara berhak mendapatkan rasa aman yang sama. Menurut Dujarric, penghentian permusuhan harus berlaku untuk semua pihak yang berada di sekitar wilayah perbatasan yang dikenal sebagai Blue Line.
“Penduduk di Israel utara juga berhak hidup damai. Kami berharap semua pihak mematuhi gencatan senjata ini tanpa pengecualian,” tambah Dujarric.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PBB menginginkan stabilitas menyeluruh, bukan hanya jeda sementara yang rentan dilanggar.
Gencatan Senjata Dimediasi Amerika Serikat Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Kesepakatan itu melibatkan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Masa gencatan senjata dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, dimulai pada Jumat pukul 04.00 WIB.
Tak hanya mengumumkan kesepakatan, Trump juga disebut menginstruksikan jajaran pejabat senior AS untuk mengawal proses diplomasi lanjutan. Di antaranya Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.
Langkah diplomatik ini bahkan disebut akan dilanjutkan melalui pembicaraan tingkat tinggi di Washington dengan mengundang kedua pemimpin negara.
PBB Siap Kawal Proses Perdamaian PBB menyambut baik langkah deeskalasi tersebut dan menyatakan kesiapan penuh untuk membantu mengawal proses perdamaian, baik melalui jalur diplomatik maupun pasukan penjaga perdamaian di lapangan.
Bagi PBB, periode 10 hari ini merupakan kesempatan penting untuk meredakan konflik dan mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut.
Sorotan dunia kini tertuju pada Lebanon dan respons Hizbullah terhadap seruan tersebut. Kepatuhan terhadap kesepakatan ini akan sangat menentukan apakah kawasan dapat bergerak menuju perdamaian yang lebih permanen, atau justru kembali dilanda eskalasi konflik.
Red.
