majalahsuaraforum.com – Dunia demokrasi di Indonesia kembali diguncang oleh peristiwa kekerasan yang menimpa seorang aktivis hak asasi manusia. Insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, secara tegas mengecam tindakan brutal tersebut. Ia menilai bahwa kekerasan terhadap aktivis merupakan pelanggaran serius terhadap hukum serta nilai-nilai dasar demokrasi yang harus dijunjung tinggi di Indonesia.
“Kami mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, terlebih jika benar melibatkan oknum aparat negara,” tegas Oleh Soleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Kasus ini semakin menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan keterlibatan oknum dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Dugaan tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena melibatkan institusi negara yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat, bukan justru melakukan tindakan represif.
Oleh Soleh menilai, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng citra institusi TNI di mata masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional.
Lebih lanjut, ia mendesak agar proses hukum dalam kasus ini dilakukan secara terbuka dan tanpa adanya perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat. Transparansi dinilai menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik sekaligus memberikan efek jera.
“Kami meminta TNI mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya,” lanjut politisi PKB tersebut.
Selain penegakan hukum, Oleh juga menyoroti pentingnya evaluasi internal di tubuh TNI. Ia menilai bahwa peristiwa ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap anggota, khususnya di unit-unit strategis seperti BAIS, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.
Menurutnya, penguatan mekanisme kontrol internal sangat diperlukan guna memastikan profesionalisme aparat tetap terjaga dan tidak menyimpang dari tugas utamanya.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan TNI dalam menangani kasus ini akan menjadi indikator nyata komitmen institusi dalam menegakkan hukum serta menjaga integritas.
Sebagai penutup, Oleh berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan. Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak harus menjunjung tinggi hukum serta menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi praktik intimidasi terhadap aktivis.
“Semua pihak harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Jangan sampai intimidasi terhadap aktivis menjadi pola yang terus berulang,” pungkasnya.
Hil.
