majalahsuaraforum.com-Pemerintah United Kingdom mulai membuka kemungkinan untuk membatasi sejumlah aksi demonstrasi pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kota. Wacana tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap insiden bernuansa anti-Yahudi dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan itu muncul setelah terjadinya penikaman terhadap dua pria di kawasan Golders Green, London Utara, yang dikenal sebagai wilayah dengan komunitas Yahudi cukup besar. Insiden tersebut memicu perdebatan mengenai keamanan publik serta meningkatnya ketegangan sosial di Inggris.
Meski mempertimbangkan langkah pembatasan, Starmer menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melakukan demonstrasi secara damai. Namun menurutnya, kebebasan tersebut tetap memiliki batas tertentu, terutama jika sudah menyentuh slogan atau tindakan yang dianggap memicu kebencian maupun kekerasan.
“Saya sangat mendukung kebebasan berekspresi dan protes damai, tetapi ketika ada seruan seperti ‘globalise the intifada’, itu jelas tidak bisa diterima,” ujar Keir Starmer dalam wawancara dengan BBC.
Istilah “intifada” sendiri merujuk pada gelombang perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel yang pernah terjadi pada akhir 1980-an hingga awal 2000-an. Di Inggris, penggunaan slogan tersebut kini menuai kontroversi karena sebagian kalangan menilai frasa itu dapat memicu ketakutan dan ketegangan antarkelompok masyarakat.
Starmer, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan pengacara HAM dan kepala jaksa penuntut umum, mengatakan pemerintah harus mengambil langkah tegas jika ada bentuk demonstrasi yang dianggap melanggar aturan atau mengancam ketertiban umum.
Selain itu, aparat kepolisian di kota London dan Manchester sebelumnya juga telah memberikan peringatan bahwa penggunaan slogan “globalise the intifada” dalam aksi demonstrasi dapat berujung pada tindakan hukum.
Wacana pembatasan demonstrasi ini memicu perdebatan luas di Inggris. Sebagian pihak menilai langkah tersebut diperlukan demi menjaga keamanan dan mencegah penyebaran ujaran kebencian. Namun di sisi lain, kelompok pembela kebebasan sipil mengingatkan bahwa pembatasan aksi protes dapat memunculkan kekhawatiran terhadap ruang demokrasi dan hak kebebasan berekspresi.
Perkembangan situasi di Timur Tengah terus memberikan dampak politik dan sosial di berbagai negara Barat, termasuk Inggris, terutama terkait isu solidaritas terhadap Palestina, keamanan nasional, serta hubungan antar komunitas masyarakat.(dw)
