Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Pemerintah menegaskan bahwa komitmen fasilitasi impor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai US$ 4,5 miliar dalam kerangka agreement on reciprocal trade (ART) Indonesia–AS tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Haryo Limanseto, menyatakan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dan penjaga standar mutu. Adapun transaksi dan pembiayaan dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha melalui mekanisme bisnis-ke-bisnis (B2B).
“Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta,” ungkap Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Jaga Akses Pasar Ekspor Haryo menjelaskan, AS merupakan mitra dagang strategis sekaligus tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia. Pada 2025, ekspor Indonesia ke AS tercatat mencapai US$ 31,0 miliar atau sekitar 11% dari total ekspor nasional sebesar US$ 282,9 miliar.
Menurutnya, menjaga akses pasar AS melalui pendekatan perdagangan yang seimbang menjadi langkah rasional untuk mempertahankan daya saing produk nasional di tengah dinamika perdagangan global.
Kerja sama ini juga dinilai penting bagi industri dalam negeri. Indonesia selama ini masih mengimpor sejumlah komoditas, termasuk gandum sebagai bahan baku utama industri pengolahan dan makanan olahan berorientasi ekspor.
“Dengan opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha diharapkan memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan berharga bersaing,” jelasnya.
Porsi Impor Masih Terbatas Pada 2025, total impor komoditas pertanian dari AS tercatat sekitar US$ 1,21 miliar. Sementara itu, total impor komoditas serupa dari berbagai negara mencapai US$ 13,2 miliar. Dengan demikian, porsi impor dari AS masih sekitar 9,2%.
Sebagai ilustrasi, impor sereal (HS10) dari AS mencapai sekitar US$ 375,9 juta atau sekitar 10% dari total US$ 3,7 miliar. Adapun impor kedelai (HS12) dari AS relatif kecil dibandingkan total impor komoditas tersebut secara keseluruhan.
Haryo menilai hal ini menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal.
Didukung Dunia Usaha Komitmen fasilitasi ini telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan terkait dalam dua tahap, yakni pada 7 Juli 2025 dan dalam Indonesia–AS Business Summit pada 19 Februari 2026. Proses tersebut turut didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Pemerintah juga akan terus menjamin impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, serta akan mengambil langkah sesuai peraturan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik,” kata Haryo.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan fasilitasi impor ini merupakan bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Lan.
