majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang belakangan menjadi sorotan publik. Dasco meminta pemerintah menunda sementara kebijakan tersebut.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dasco berharap pembahasan lebih rinci mengenai rencana impor itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerja luar negeri. Menurutnya, Presiden perlu mengkaji detail kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.
“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.
Ia menegaskan bahwa DPR telah menyampaikan pesan agar kebijakan impor tersebut ditunda terlebih dahulu.
“Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” imbuh Ketua Harian DPP Gerindra itu.
Alasan Agrinas Pilih Impor Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa ratusan ribu pikap tersebut akan digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Joao, keputusan impor diambil karena kapasitas produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengadaan dalam jumlah besar tersebut.
“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat (20/2).
Rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India ini sebelumnya juga menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif dalam negeri serta bertentangan dengan semangat penguatan produk lokal.
Dw.
