majalahsuaraforum.com — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan posisi strategis Indonesia dalam berbagai forum internasional, terutama di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) dan Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Menurut Puan, peran aktif Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan global, khususnya yang sedang terjadi di Gaza, serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato penutupan masa persidangan III tahun 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Situasi Global Awal 2026 Makin Tegang Dalam pidatonya, Puan menyoroti bahwa kondisi dunia pada awal tahun 2026 ditandai dengan meningkatnya ketegangan internasional. Ketegangan tersebut muncul dalam bentuk konflik bersenjata hingga eskalasi perang dagang yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia.
Menurutnya, situasi ini menjadi bukti bahwa stabilitas global tidak bisa dicapai melalui pendekatan sepihak.
Ia menekankan bahwa kerja sama antarnegara menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia.
“Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian, stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Karena itu, dinamika global hari ini menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Indonesia Dinilai Memiliki Posisi Strategis Lebih lanjut, Puan menilai Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat penting untuk berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Salah satunya melalui kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dan keterlibatan dalam forum perdamaian internasional.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memanfaatkan posisi tersebut untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.
“Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegas Puan.
Diplomasi Indonesia Harus Berpegang pada Politik Luar Negeri Bebas Aktif Puan juga menekankan bahwa peran Indonesia di berbagai forum internasional harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan negara sesuai Piagam PBB dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Puan, prinsip ini harus menjadi dasar agar diplomasi Indonesia tidak sekadar simbolik, tetapi benar-benar membawa dampak nyata.
“Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedaulatan negara,” tuturnya.
“Prinsip ini memastikan diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” sambung Puan menutup.
Harapan untuk Kontribusi Nyata dalam Perdamaian Dunia Melalui pernyataan ini, Puan berharap Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan global, khususnya di Gaza, sekaligus terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Dw.
