majalahsuaraforum.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan penjelasan terkait munculnya gelombang kritik atas keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para tokoh dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), guna merespons berbagai pandangan kritis tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 perwakilan ormas Islam dari berbagai latar belakang. Sejumlah organisasi besar yang hadir antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), serta Syarikat Islam. Selain itu, sejumlah tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur juga turut diundang dalam forum tersebut.
“Ini penjelasan umum terkait hal itu (Dewan Perdamaian),” ujar Sugiono.
Menurut Sugiono, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan dimaksudkan sebagai ruang dialog untuk menjelaskan latar belakang serta dasar kebijakan Indonesia dalam bergabung dengan Dewan Perdamaian.
“Kementerian Luar Negeri pada siang hari ini adalah berkaitan dengan pembicaraan mengenai BoP dan penjelasan penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” papar Sugiono.
Indonesia diketahui resmi bergabung dalam Board of Peace yang diluncurkan pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Dewan tersebut digagas oleh Presiden AS Donald Trump dan beranggotakan 19 negara, dengan mandat untuk bermitra bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dewan Perdamaian ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung proses rekonstruksi wilayah konflik, termasuk di Gaza, Palestina.
Namun demikian, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan di dalam negeri. Salah satu kritik disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, yang menilai langkah tersebut berpotensi tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina karena dalam penggagas dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” tulis Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, Rabu (28/1/2026).
Melalui dialog antara Presiden Prabowo dan para pimpinan ormas Islam tersebut, pemerintah berharap arah, tujuan, dan posisi Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian dapat dipahami secara lebih utuh, terutama dalam konteks komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan keadilan bagi Palestina.
Red.
