majalahsuaraforum.com — Wacana perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan publik. Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden dan tidak dapat dibatasi oleh pihak mana pun.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sejak awal para menteri dipilih langsung oleh Presiden untuk membantu menjalankan roda pemerintahan, sehingga evaluasi kinerja pun sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet. Dalam perjalanannya, beliau pula yang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja semuanya,” ujar Saleh, Sabtu (24/1/2026).
Evaluasi Kabinet Diatur Konstitusi Saleh menilai, evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan hal yang wajar dan bahkan telah diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada satu pun pihak yang memiliki kewenangan untuk mengintervensi atau membatasi keputusan Presiden terkait reshuffle kabinet.
“Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan Presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau bisa juga atas masukan orang lain yang dinilainya benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden memiliki kebebasan penuh dalam menentukan langkah terbaik demi efektivitas pemerintahan, termasuk dalam memilih menteri yang dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pro dan Kontra dalam Reshuffle Lebih lanjut, Saleh mengakui bahwa setiap keputusan reshuffle kerap memunculkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Ada kalanya sebagian pihak merasa tidak puas terhadap keputusan Presiden, terutama jika ekspektasi mereka tidak sejalan dengan realitas yang terjadi.
“Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu. Tapi pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil. Tetapi, kalau sudah diputuskan Presiden, semua harus mengikuti,” kata Saleh.
Menurut PAN, keputusan reshuffle harus dipandang sebagai langkah strategis Presiden dalam menjaga kinerja kabinet tetap optimal, bukan sebagai ajang kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Dw.
