majalahsuaraforum.com – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sikap tegas elemen buruh yang menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa mekanisme pilkada lewat DPRD tidak akan menurunkan biaya politik, bahkan justru berpotensi membuat ongkos politik semakin mahal.
Menurut Said Iqbal, asumsi bahwa pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik tidak sejalan dengan realitas politik di lapangan. Ia menilai, dalam mekanisme tersebut, calon kepala daerah justru harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan dukungan dari anggota DPRD.
Dinilai Membuka Ruang Transaksi Politik Said menjelaskan bahwa pilkada lewat DPRD berpotensi membuka ruang luas bagi praktik transaksi politik. Dalam sistem tersebut, calon kepala daerah dinilai harus “membeli” suara anggota DPRD agar dapat terpilih.
“Menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli,” ujar Said di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menambahkan, kondisi tersebut akan menjadi pintu masuk bagi para bandar politik yang memiliki kepentingan tertentu di daerah. Para bandar politik itu, menurut Said, dapat memainkan peran dari balik layar dengan memberikan dukungan finansial kepada calon kepala daerah yang mereka kehendaki.
Dampak terhadap Demokrasi Daerah Lebih lanjut, Said Iqbal menilai bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD tidak hanya berimplikasi pada mahalnya biaya politik, tetapi juga berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya tetap berada di tangan rakyat secara langsung agar proses demokrasi berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sikap penolakan dari elemen buruh ini menjadi bagian dari dinamika perdebatan nasional terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui mekanisme perwakilan di DPRD.
Dw.
