Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Nama Gustavo Petro kembali menjadi perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Kolombia. Ketegangan ini muncul menyusul operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro pada awal Januari 2026.
Dalam pernyataannya di atas pesawat Air Force One, Donald Trump menyebut Kolombia sebagai negara yang “sangat sakit” dan secara terbuka mengkritik kepemimpinan Gustavo Petro di Bogotá. Pernyataan tersebut langsung memicu eskalasi diplomatik yang serius antara Washington dan Bogotá.
Trump bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tindakan militer Amerika Serikat terhadap Kolombia. Situasi ini menempatkan Gustavo Petro sebagai salah satu pemimpin Amerika Latin paling vokal menentang tekanan Washington, termasuk sikapnya dalam isu Palestina yang sejak 2025 telah memperuncing hubungannya dengan Amerika Serikat.
Respons Keras Petro terhadap Ancaman Washington Gustavo Petro menanggapi pernyataan Trump dengan sikap tegas. Ia meminta agar Trump menghentikan fitnah terhadap Kolombia serta menyerukan persatuan negara-negara Amerika Latin agar tidak terus diperlakukan sebagai “pelayan dan budak” oleh kekuatan besar.
Dalam pernyataan lanjutan pada 5 Januari 2026, Petro bahkan menyatakan kesiapannya untuk kembali “memegang senjata” demi mempertahankan kedaulatan Kolombia, meskipun sebelumnya ia telah berkomitmen meninggalkan jalur kekerasan.
Di tengah tekanan politik dan militer tersebut, Petro juga menyerukan kepada rakyat Kolombia agar membela presiden dari segala bentuk tindakan kekerasan yang tidak sah. Sikap ini mempertegas citranya sebagai pemimpin yang tidak gentar menghadapi ancaman langsung dari Gedung Putih.
Riwayat Hidup Gustavo Petro Gustavo Petro memiliki nama lengkap Gustavo Francisco Petro Urrego. Ia lahir di Ciénaga de Oro, Departemen Córdoba, Kolombia, pada 19 April 1960. Petro dibesarkan dalam keluarga Katolik yang kuat dengan pengaruh pemikiran teologi pembebasan, sebuah aliran yang menekankan keadilan sosial dan pembelaan terhadap kaum tertindas.
Pada usia sekitar 17 tahun, Petro bergabung dengan kelompok gerilya sayap kiri 19th of April Movement (M-19). Kelompok ini muncul sebagai reaksi atas dugaan kecurangan dalam pemilu Kolombia tahun 1970. Dalam organisasi tersebut, Petro menggunakan nama samaran “Aureliano”.
Pada era 1980-an, ia sempat menjabat sebagai ombudsman Zipaquirá serta anggota dewan kota. Namun, konflik bersenjata yang brutal, termasuk tragedi Palace of Justice pada 1985, menjadi titik refleksi penting dalam hidupnya. Pada tahun yang sama, Petro ditangkap oleh militer Kolombia, mengalami penyiksaan selama 10 hari, dan menjalani hukuman penjara selama 18 bulan.
Beralih dari Gerilya ke Jalur Politik Pengalaman pahit tersebut mengubah arah perjuangan Gustavo Petro. Ia mulai meninggalkan jalan bersenjata dan mendorong penyelesaian konflik melalui negosiasi politik dan perdamaian. Pada 1987, M-19 secara resmi memulai proses perdamaian dengan pemerintah Kolombia.
Setelah demobilisasi M-19, Petro ikut mendirikan M-19 Democratic Alliance dan terpilih sebagai anggota parlemen pada 1991. Karier politiknya terus berkembang, mulai dari anggota DPR hingga senator. Namanya semakin dikenal luas karena perannya dalam membongkar skandal “parapolitics” yang melibatkan pejabat negara dan kelompok paramiliter.
Pada 2012, Petro mencatat sejarah sebagai mantan gerilyawan pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Bogotá. Ia kemudian maju dalam Pemilihan Presiden 2018, namun harus mengakui kekalahan di putaran kedua.
Menjadi Presiden Kolombia Berhaluan Kiri Pertama Puncak perjalanan politik Gustavo Petro terjadi pada Pemilu 2022. Ia berhasil memenangkan pemilihan dan dilantik pada 7 Agustus 2022 sebagai Presiden Kolombia ke-35. Petro menjadi presiden berhaluan kiri pertama dalam sejarah modern Kolombia, didampingi oleh Francia Márquez sebagai wakil presiden.
Kepemimpinannya membawa perubahan arah politik Kolombia, terutama dalam isu keadilan sosial, lingkungan, serta kebijakan luar negeri yang lebih kritis terhadap dominasi Amerika Serikat.
Sikap Pro-Palestina dan Konflik Panjang dengan Trump Hubungan Gustavo Petro dengan Donald Trump semakin memburuk sejak 2025. Pada September tahun itu, visa Petro dicabut sehari setelah ia berpidato dalam demonstrasi pro-Palestina di depan markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dalam orasinya, Petro menyerukan agar tentara Amerika Serikat mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, bukan perintah politik yang menindas rakyat.
Tekanan terhadap Petro terus berlanjut, mulai dari tuduhan Trump yang menyebutnya sebagai pemimpin kartel narkoba, pencabutan subsidi, hingga sanksi ekonomi melalui Departemen Keuangan AS. Puncaknya, ancaman operasi militer langsung di wilayah Kolombia kembali dilontarkan pada Januari 2026.
Simbol Perlawanan Amerika Latin Gustavo Petro kini tidak hanya dikenal sebagai presiden kiri pertama Kolombia, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi politik dan militer Amerika Serikat di Amerika Latin. Perjalanannya dari mantan gerilyawan hingga kepala negara, dari pembela Palestina hingga target ancaman Trump, menjadikan Petro figur sentral dalam dinamika geopolitik kawasan.
Di tengah tekanan internasional, Gustavo Petro terus menegaskan sikapnya untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan prinsip kemanusiaan hingga akhir masa jabatannya.
Red.
