majalahsuaraforum.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menuntut Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mengungkap secara terbuka identitas 12 perusahaan yang diduga berperan dalam kerusakan hutan di sejumlah wilayah Sumatera. Dugaan aktivitas ilegal perusahaan-perusahaan tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu utama banjir besar yang melanda tiga provinsi, dan telah menyebabkan banyak korban jiwa.
Permintaan untuk membuka data perusahaan itu disampaikan sebagai bentuk dorongan transparansi publik, sekaligus memastikan bahwa pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan diproses secara hukum. Rosaknya kawasan hutan yang menjadi penyangga ekosistem, menurut DPR, telah berdampak besar dan tidak boleh ditutupi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
“Ini masalah bencana sebagai isu serius yang mempengaruhi banyak pihak, terutama korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan segera untuk mengumumkan nama-nama perusahaan yang terkait dengan bencana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo (12/12/2025).
Firman juga meminta agar penyelidikan terhadap perusahaan yang terlibat dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Ia menekankan pentingnya menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran seperti perambahan dan pengrusakan kawasan hutan, termasuk pemilik perusahaan maupun individu yang terkait.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengungkapan akar persoalan bencana sangat penting untuk mencegah tragedi serupa terjadi kembali.
“Bencana yang telah menelan banyak korban ini diusut tuntas penyebabnya sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
Dorongan dari DPR ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat perlu mempercepat proses investigasi, memperkuat pengawasan hutan, serta meningkatkan sistem mitigasi bencana yang lebih komprehensif. Publik disebut memiliki hak untuk mengetahui pihak mana saja yang memicu kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana berskala besar tersebut.
Dw.
