majalahsuaraforum.com – Usulan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai berbagai tanggapan dari kalangan politik dan masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pemerintah tidak sepatutnya terburu-buru memberikan gelar kehormatan tersebut tanpa penilaian yang komprehensif terhadap rekam jejak sejarah dan nilai kemanusiaan sosok yang diusulkan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya akan mencermati secara serius usulan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan gelar pahlawan nasional agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Tentu saja ini (usulan gelar pahlawan) menjadi catatan PDIP, seperti yang tadi yang disampaikan Ibu Megawati (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” ujar Hasto kepada wartawan di Blitar, Sabtu (1/11/2025).
Hasto menambahkan bahwa PDIP terus membuka ruang diskusi dan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil hingga kalangan perguruan tinggi terkait siapa saja tokoh yang layak mendapat gelar tersebut. Menurutnya, seseorang yang diusulkan menjadi pahlawan harus memiliki catatan kemanusiaan yang jelas dan tanpa cela besar terhadap nilai-nilai bangsa.
“Prof Mahfud ketika dulu menjadi Menko Polhukam juga memberikan catatan tentang HAM, tentu saja ini menjadi catatan kami (dalam menanggapi gelar pahlawan),” terang Hasto.
Ia menjelaskan bahwa Megawati menilai sosok pahlawan nasional harus menjadi simbol negara dan teladan moral bagi masyarakat. Seorang pahlawan, kata Hasto, seharusnya memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan bangsa, kemerdekaan, dan kemanusiaan—bukan justru meninggalkan catatan kelam yang melukai rakyat.
“Oleh karena itu, pahlawan harus jadi sosok ideal, yang menjadi tauladan bagi seluruh anak bangsa. Pesan Bu Mega jelas gelar pahlawan harus melihat kepeloporannya dari suara rakyat dan masa depan sosok pahlawan itu betul-betul menjadi contoh perjuangan anak bangsa kini dan di masa yang akan datang,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
Beberapa nama yang diajukan dalam daftar tersebut antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/10/2025).
Usulan pemberian gelar kepada Soeharto sendiri menimbulkan perdebatan publik yang cukup kuat. Sebagian masyarakat menganggap Soeharto berjasa besar dalam pembangunan dan stabilitas nasional, namun di sisi lain, ada pula yang menyoroti rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa pemerintahannya.
PDIP melalui Hasto menegaskan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral serta kemanusiaan.
Dengan demikian, PDIP berharap pemerintah benar-benar menyaring dengan cermat setiap calon penerima gelar pahlawan nasional, agar penghargaan tertinggi tersebut hanya diberikan kepada sosok yang layak menjadi teladan dan inspirasi perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dw.
