Majalahsuaraforum.com – Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan mengikuti kegiatan Penguatan Pelaksanaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi untuk Capaian Kinerja Tahun 2025 secara virtual, Selasa (19/08).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, serta diikuti jajaran Kantor Wilayah, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh kepala unit pelaksana teknis Jawa Tengah, termasuk Kepala Lapas Karanganyar beserta perwakilan pejabat struktural (Ketua ZI).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya program menuju predikat semata, melainkan kebutuhan mendasar dalam melaksanakan tugas. “Reformasi Birokrasi adalah komitmen nyata. Pencegahan korupsi harus diimplementasikan dalam setiap tugas sehari-hari, dan budaya kerja PRIMA wajib menjadi pegangan kita di tengah isu-isu pelayanan publik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto, melaporkan capaian kinerja Imigrasi, di antaranya implementasi 13 Program Akselerasi Menteri serta pembentukan Kantor Imigrasi baru di Blora dan Purworejo. “Kami juga telah mengajukan usulan kenaikan kelas bagi dua satuan kerja imigrasi di Jawa Tengah sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kemasyarakatan, Ahmad Fanani, mengingatkan pentingnya mengedepankan nilai kemanusiaan dalam pelayanan. “Reformasi Birokrasi harus dipandang sebagai ikhtiar perbaikan berkelanjutan. Perspektif publik harus selalu menjadi pertimbangan utama agar pelayanan kita benar-benar dirasakan manfaatnya,” tuturnya. Hal senada juga ditegaskan Tenaga Ahli Menteri, Ade Kurnianto, menyebutkan bahwa capaian nyata Reformasi Birokrasi harus ditunjukkan dalam kinerja sehari-hari, sembari mengingatkan bahwa di era digital semua orang bisa menjadi jurnalis warga sehingga pelayanan publik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Paparan Staf Khusus Menteri Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, Dr. Y. Ambeg Paramarta, menutup rangkaian kegiatan dengan menekankan konsep “Transformasi Kemenimipas untuk Reformasi Birokrasi Berdampak”. Beliau menyoroti grand design Reformasi Birokrasi Nasional 2025, arahan Presiden tentang responsivitas birokrasi dan pelayanan berbasis digital, hingga strategi pembangunan Zona Integritas yang mengedepankan semangat perubahan, kemudahan pelayanan, serta konsistensi monitoring.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel demi tercapainya pelayanan publik yang optimal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pen. Hil.
