majalahsuaraforum.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan akan segera menggelar pembahasan bersama Komisi I DPR terkait polemik usulan izin lintas udara (overflight clearance) yang diajukan Amerika Serikat (AS). Permohonan tersebut berkaitan dengan rencana agar pesawat militer AS dapat melintas di wilayah udara Indonesia.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal resmi pertemuan antara Kemenhan, DPR, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan letter of intent tersebut,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Rico menjelaskan bahwa isu izin lintas udara bagi pesawat militer Amerika Serikat juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan para purnawirawan TNI senior, termasuk sejumlah mantan Panglima TNI, yang berlangsung pada hari yang sama.
Menurutnya, forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghimpun berbagai pandangan strategis dari tokoh-tokoh militer senior yang memiliki pengalaman dan analisis mendalam terkait pertahanan negara.
“Ini merupakan salah satu forum dari bagian dari masukan-masukan yang diterima. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisis yang sangat baik,” tandas Rico.
Sebelumnya, Kemenhan juga menanggapi informasi yang beredar di publik mengenai adanya surat perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disebut-sebut memberikan kebebasan penuh bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Rico menegaskan bahwa setiap rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain selalu melalui pertimbangan matang dan harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia.
Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga kepentingan nasional serta memastikan seluruh bentuk kerja sama tetap sejalan dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
Apabila kerja sama tersebut dinilai tidak menguntungkan atau berpotensi merugikan kedaulatan negara, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menolak.
“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” kata Rico.
Lebih lanjut, Rico menegaskan bahwa dokumen yang saat ini beredar di masyarakat belum bersifat final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Rico.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki kejelasan status hukum dan masih berada dalam tahap pembahasan internal.
Dalam dokumen yang beredar, disebutkan adanya sejumlah poin kesepahaman antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu poin yang menjadi perhatian publik adalah usulan pembukaan izin penerbangan lintas wilayah udara Indonesia secara menyeluruh bagi pesawat AS untuk kepentingan operasi darurat, penanganan krisis, serta latihan bersama yang telah disepakati kedua negara.
Polemik ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu strategis yang dibahas secara mendalam bersama DPR, mengingat persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kedaulatan wilayah udara nasional dan aspek pertahanan negara.
Hil.
