Home / Politik / Puan Maharani Terima Desakan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

Puan Maharani Terima Desakan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

majalahsuaraforum.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai desakan sejumlah fraksi di parlemen untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Puan menyampaikan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah masa sidang DPR resmi dibuka pada Selasa (10/11/2026).

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” katanya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Selasa (10/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, hingga saat ini DPR belum mengambil langkah untuk memproses desakan tersebut. Bahkan, pembahasan mengenai mekanisme tindak lanjutnya belum dilakukan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Menurut Puan, pembahasan lebih lanjut perlu memperhatikan tahapan dan aturan yang berlaku di lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa setiap langkah harus berpedoman pada konstitusi.

“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” katanya.

Puan Minta Publik Tidak Berspekulasi

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Puan memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.

Ia menilai, tidak tepat untuk berspekulasi mengenai kemungkinan yang belum terjadi. Puan juga mengajak semua pihak menyikapi perkembangan isu tersebut secara tenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, DPR masih perlu menindaklanjuti laporan desakan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

 

de.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *