majalahsuaraforum.com – Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keputusan pemecatan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengajuan banding itu disampaikan setelah Ahrie menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa Ahrie menggunakan haknya untuk menanggapi putusan sidang tersebut.
Hal itu disampaikan Johnny di lingkungan Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Johnny Eddizon Isir.
Ia menjelaskan, permohonan tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan banding akan dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri pada tingkat banding.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” sambungnya.
Johnny juga menegaskan bahwa hasil sidang KKEP memutuskan Ahrie menerima sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Selain itu, perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran etika dengan kategori perilaku tercela.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,”
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahrie bersama sejumlah perwira tinggi Polri lainnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama-nama yang disebut dalam pemberitaan tersebut antara lain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam perkara ini, Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengakses perangkat teknologi milik kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Johnny Eddizon Isir.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang turut menjadi dasar penanganan perkara etiknya.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait kewajiban dalam etika kepribadian. Ahrie juga disebut melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b mengenai etika kelembagaan.
Dengan diajukannya banding, putusan pemberhentian terhadap Ahrie Sonta selanjutnya akan melalui mekanisme pemeriksaan pada tingkat banding sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
hil.
