foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Ia menilai tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan aparat menyadap pemimpin tertinggi mereka sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Titiek ketika menghadiri kegiatan penyerahan bantuan becak listrik di Pendopo Pemkab II Manding, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
“Saya sedih gitu, ya. Kenapa sih mesti hari gini nyadap-nyadap, apalagi seorang aparat yang menyadap presidennya sendiri. Jadi, ya saya sangat prihatin saja,” katanya di sela-sela kegiatan.
Menurut Titiek, penyadapan semestinya dilakukan terhadap pihak tertentu untuk memperoleh informasi yang kemudian disampaikan kepada presiden. Karena itu, ia mempertanyakan tujuan penyadapan apabila justru presiden yang menjadi sasaran.
“Itu nyadapnya ke siapa, begitu, untuk dilaporkan ke presiden, itu lain lagi. Namun, ini kalau yang disadap bosnya sendiri, itu mau dilaporin ke siapa? Masak untuk konsumsi sendiri, kan tidak,” tegas dia.
Titiek Santai Tanggapi Dugaan Dirinya Ikut Disadap
Saat ditanya mengenai dugaan bahwa dirinya juga menjadi salah satu target penyadapan, Titiek memberikan tanggapan dengan nada bercanda.
Ia mengaku terkejut mendengar kabar tersebut karena merasa tidak memiliki percakapan penting yang perlu menjadi sasaran penyadapan.
“Masak iya aku disadap? Pentingnya ya? Wis sadapo ora ana pembicaraan yang penting (sadap saja, toh tidak ada pembicaraan yang penting),” ucapnya.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya yakni Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden; Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri; Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang kini menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri; serta Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri yang menjadi Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena dugaan penyadapan melibatkan aparat kepolisian terhadap Presiden yang merupakan pimpinan tertinggi institusi tersebut.
de.
