majalahsuaraforum.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani oleh 120 anggota DPR dan berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Gibran.
Penerimaan usulan itu dilakukan melalui rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari seluruh delapan fraksi partai politik yang ada di DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memimpin rapat sekaligus memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menyampaikan draf usulan HMP. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan yang diajukan oleh para anggota dewan.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3,” jelas Saan dalam rapat yang berlangsung di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta (11/11/2026).
Saan kemudian menjelaskan dasar konstitusional mengenai hak pengawasan yang dimiliki DPR. Berdasarkan Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga hak, yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen.
Ia menerangkan, salah satu ketentuan dalam regulasi tersebut mengatur bahwa HMP dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hak tersebut juga dapat diajukan apabila terdapat dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatannya.
Saan turut menyampaikan jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut. Berdasarkan dokumen yang diterima, terdapat 120 anggota dewan yang mengajukan HMP.
“Total yang mengusulkan untuk HMP ini, berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” jelas Saan.
Delapan Fraksi Hadir dalam Rapat
Rapat penerimaan usulan HMP tersebut dihadiri perwakilan dari seluruh delapan fraksi di DPR RI. Dari Fraksi PDI Perjuangan, hadir Dolfie O.F.P. dan Lasarus. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Fraksi Partai Gerindra mengirimkan Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Adapun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dari Fraksi Partai NasDem, hadir Fauzi Amro dan Martin Manurung. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh.
Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Partai Demokrat dihadiri Benny K. Harman.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, jumlah pengusul HMP berasal dari seluruh fraksi dengan komposisi berbeda. Fraksi PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan NasDem 19 anggota.
Kemudian, Fraksi PKB tercatat memiliki 18 anggota pengusul, PKS sebanyak 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota. Jika dijumlahkan, seluruhnya mencapai 120 anggota DPR.
Kehadiran perwakilan dari delapan fraksi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan usulan HMP telah melibatkan seluruh kelompok partai politik di parlemen.
Pembahasan Berlanjut ke Sidang Paripurna
Setelah menerima dan membahas penyampaian awal dari para pengusul, Saan Mustopa menutup rapat. Ia menyampaikan bahwa proses pembahasan usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR tersebut akan dilanjutkan melalui Sidang Paripurna DPR.
Sidang Paripurna dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Agenda tersebut menjadi tahapan berikutnya dalam proses pembahasan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan demikian, penerimaan usulan oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) menjadi bagian dari proses awal pembahasan HMP di parlemen. Keputusan mengenai kelanjutan proses tersebut akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
de.
