majalahsuaraforum.com – Partai Golkar mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi terbuka kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan analis intelijen Sri Rajasa Chandra. Langkah tersebut dilakukan menyusul beredarnya sejumlah konten yang dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran berita bohong terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Somasi itu berkaitan dengan tuduhan yang menyeret nama Bahlil dalam dugaan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan resmi disampaikan oleh Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Melalui surat somasi tersebut, Golkar meminta Said Didu dan Sri Rajasa Chandra menarik kembali pernyataan yang dipersoalkan serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Keduanya diberikan waktu maksimal 3×24 jam sejak somasi disampaikan.
Selain itu, Golkar meminta pihak-pihak yang ikut menyebarluaskan konten tersebut untuk menghapus unggahan atau melakukan take down.
Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Golkar, Derek Laopatty, menjelaskan bahwa somasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Bahlil Lahadalia. Arahan itu diberikan setelah muncul berbagai konten di media sosial yang dianggap merugikan nama baik Bahlil maupun institusi Partai Golkar.
Derek mengungkapkan, dirinya bersama jajaran Badan Advokasi Hukum dan HAM telah dipanggil Bahlil pada Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah yang perlu diambil untuk merespons berbagai pernyataan yang beredar.
“Setelah kami berdiskusi dengan Bapak Ketua Umum, kami selanjutnya diberikan tugas untuk memberikan sikap pernyataan untuk menanggapi konten-konten tersebut,” ujar Derek.
Ia menjelaskan, Badan Advokasi Hukum dan HAM merupakan bagian dari struktur DPP Partai Golkar yang memiliki tugas menangani persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan ketua umum, kader, maupun pengurus partai di tingkat pusat dan daerah.
Sementara itu, Koordinator Tim Advokasi Partai Golkar, Muhammad Saptapali, menyampaikan bahwa somasi terbuka tersebut tidak hanya ditujukan kepada Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, tetapi juga kepada pihak lain yang ikut menyebarkan konten bermasalah.
Surat somasi itu tercatat dengan nomor 01/DPP Bakumham/XI/2026 yang memuat perihal dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong.
Golkar Persoalkan Narasi Keterlibatan Bahlil
Dalam dokumen somasi, tim hukum Golkar menyoroti sejumlah pernyataan yang mulai beredar sejak 7 November 2026. Narasi tersebut dinilai mengarah kepada Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Beberapa pernyataan yang dipersoalkan menyebut adanya keterlibatan ketua umum sebuah partai besar dalam kasus penyadapan Presiden. Selain itu, terdapat narasi mengenai dugaan keikutsertaan seorang ketua umum partai dalam pertemuan bersama sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus tersebut, sekitar tiga jam sebelum para jenderal itu ditangkap aparat penegak hukum.
Tim advokasi Golkar juga mempermasalahkan pernyataan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan kriminalisasi dalam proses penempatan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut tim hukum, rangkaian narasi tersebut mengarah kepada Bahlil dan berpotensi membangun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Konten yang menjadi perhatian Golkar diketahui beredar melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV. Salah satu tayangan yang dipersoalkan berjudul “Dokter Said Didu: Apakah Titiek Soeharto, Luhut Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra, Steril”.
Tim advokasi menilai pernyataan Said Didu dan Sri Rajasa Chandra dalam tayangan tersebut dapat menggiring opini publik sekaligus menyerang kehormatan Bahlil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Golkar juga menyatakan bahwa narasi yang disampaikan tidak benar dan tidak disertai fakta maupun bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Khawatir Pengaruhi Citra Golkar dan Situasi Politik
Persoalan ini tidak hanya dianggap menyangkut reputasi pribadi Bahlil. Tim advokasi Golkar turut menyoroti dampak penyebaran konten tersebut terhadap citra partai di tengah masyarakat.
Dalam dokumen somasi disebutkan bahwa informasi yang beredar secara luas telah memunculkan keresahan di kalangan kader, pengurus, serta simpatisan Golkar di berbagai daerah.
Penyebaran narasi melalui media sosial juga dikhawatirkan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik nasional.
Tim hukum menilai isu penyadapan Presiden merupakan persoalan sensitif karena menyeret sejumlah tokoh politik. Apabila informasi yang belum terbukti kebenarannya terus disebarluaskan, kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional.
Selain itu, Golkar menilai polemik tersebut dapat mengganggu efektivitas jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Atas pertimbangan tersebut, partai berlambang pohon beringin itu memutuskan mengambil langkah hukum guna meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dianggap menyebarkan pernyataan bermasalah.
Cantumkan Sejumlah Pasal dalam Somasi
Sebagai dasar dalam menyampaikan somasi, tim hukum Partai Golkar turut mencantumkan beberapa ketentuan perundang-undangan yang dinilai relevan dengan dugaan pelanggaran tersebut.
Ketentuan pertama yang dirujuk adalah Pasal 27A juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain itu, terdapat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE serta Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pencantuman ketentuan tersebut menjadi landasan hukum yang digunakan tim advokasi dalam menyampaikan keberatan terhadap konten yang beredar.
Meski demikian, dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam somasi tetap memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tiga Tuntutan Golkar kepada Pihak yang Disomasi
Dalam surat somasi terbuka tersebut, Partai Golkar memberikan batas waktu 3×24 jam kepada Muhammad Said Didu, Sri Rajasa Chandra, serta pihak lain yang ikut menyebarluaskan konten untuk memenuhi sejumlah permintaan.
Terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan oleh tim hukum Golkar.
Pertama, pihak-pihak yang disomasi diminta mencabut seluruh pernyataan maupun narasi yang dianggap merugikan nama baik Bahlil Lahadalia.
Kedua, mereka diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil, seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar. Permintaan maaf tersebut diminta disampaikan melalui media elektronik, media cetak, maupun saluran komunikasi lainnya.
Ketiga, seluruh pihak yang telah mengunggah atau menyebarluaskan materi tersebut diminta menghapus konten atau melakukan take down. Mereka juga diminta tidak kembali menyebarkan materi serupa.
Tim hukum Golkar menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan apabila seluruh tuntutan tersebut tidak dipenuhi hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Kendati demikian, penyampaian somasi terbuka ini disebut sebagai bentuk iktikad baik Partai Golkar untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait menyelesaikan persoalan sebelum perkara dibawa ke proses hukum lebih lanjut.
de.
