majalahsuaraforum.com — Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur di Grati, Kabupaten Pasuruan, dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian peternak rakyat sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan hewani nasional.
Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (28/9/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dengan didampingi Dirjen PKH Kementan Agung Suganda. Rombongan secara khusus meninjau serta mempelajari rantai pasok susu, mulai dari sektor hulu hingga pengolahan di bagian hilir.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, KUTT Suka Makmur mendapat perhatian karena dinilai mampu membangun kemitraan dan ekosistem peternakan yang terintegrasi.
Saat ini, koperasi tersebut menaungi lebih dari 2.000 peternak dengan jumlah populasi sapi perah sekitar 8.700 ekor. Produksi susu segar yang dihasilkan mencapai sekitar 35 ton setiap harinya.
Tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyaluran susu hasil peternakan, KUTT Suka Makmur juga memberikan berbagai layanan kepada anggotanya. Layanan tersebut mencakup penyediaan pakan berkualitas, pelayanan kesehatan ternak, akses permodalan, hingga pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menilai upaya mencapai kemandirian susu nasional tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah populasi sapi perah. Menurutnya, diperlukan ekosistem peternakan yang mampu membuat peternak menghasilkan susu secara produktif, efisien, serta berkelanjutan.
”KUTT Suka Makmur menunjukkan bagaimana koperasi berperan sentral menyediakan pakan, pembiayaan, hingga layanan kesehatan bagi para anggotanya,” katanya.
Dalam peninjauan di Villa Sapi Grati, rombongan Komisi IV DPR RI juga melihat langsung kondisi sapi perah yang dinilai sehat dan memiliki produktivitas yang baik.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari bersama Anggota Komisi IV Endang Setyawati Thohari menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi sapi perah dataran rendah yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis.
Abdul Kharis menyoroti pentingnya upaya pelestarian dan konservasi Sapi Grati secara terencana. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar plasma nutfah asli Indonesia tersebut tetap terjaga dari ancaman kepunahan sekaligus dapat dikembangkan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan bibit ternak nasional.
Sementara itu, Endang Setyawati Thohari menyatakan DPR RI telah menyiapkan agenda strategis untuk membahas Undang-Undang Sumber Kekayaan Genetika.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi kekayaan biodiversitas Indonesia, termasuk memberikan kepastian bagi pengembangan dan keberlanjutan Sapi Grati.
Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin, menjelaskan bahwa keberlangsungan koperasi sangat dipengaruhi oleh pola kemitraan yang seimbang dengan industri pengolahan.
Menurutnya, koperasi terus berupaya meningkatkan nilai tambah yang dapat dirasakan para anggota. Di sisi lain, ketersediaan bahan baku pakan juga menjadi perhatian agar kebutuhan peternak dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
“Industri dan koperasi sudah selayaknya menjadi mitra strategis yang saling membesarkan. Kemitraan yang sehat akan membuka ruang agar peternak berkembang, koperasi semakin kuat, dan industri mendapatkan pasokan susu berkualitas prima,”ungkapnya.
Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo yang ikut mendampingi kunjungan tersebut menilai subsektor persusuan memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kata dia, berkomitmen memperluas pemanfaatan lahan hijauan untuk memastikan ketersediaan sumber nutrisi pakan bagi ternak dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Dirjen PKH Kementan Agung Suganda mengungkapkan bahwa produksi susu segar dalam negeri (SSDN) saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan susu nasional.
Artinya, sekitar 80% kebutuhan lainnya masih harus dipenuhi melalui impor.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap susu impor hingga 2030, pemerintah menargetkan penambahan sedikitnya 600.000 ekor sapi perah indukan hingga 2029.
Kementan juga tengah menyiapkan skema pembiayaan inklusif sebagai bentuk dukungan terhadap peternak rakyat. Skema tersebut mencakup subsidi uang muka pembelian sapi, fasilitasi asuransi usaha ternak, pembangunan kandang sesuai standar, hingga modernisasi peralatan pemerahan.
Program tersebut akan dikembangkan melalui sinergi dengan sektor perbankan. Dengan dukungan pembiayaan dan penguatan ekosistem peternakan, pemerintah berharap kapasitas produksi susu dalam negeri dapat meningkat dan ketergantungan terhadap impor secara bertahap dapat ditekan.
Lan.
