Home / Ekonomi / Pemerintah Targetkan Penetapan UMP 2027 Rampung pada 21 November

Pemerintah Targetkan Penetapan UMP 2027 Rampung pada 21 November

majalahsuaraforum.com – Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi mekanisme pengupahan sekaligus menyampaikan panduan kepada pemerintah daerah sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, koordinasi telah dilakukan bersama kepala dinas ketenagakerjaan dari berbagai daerah pada Jumat (13/11/2026). Setelah itu, pemerintah melanjutkan pembahasan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

“Terkait dengan penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas,” ungkap Yassierli dalam acara kick-off Program Magang Nasional, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Yassierli menjelaskan, pemerintah juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah. Surat tersebut berisi sejumlah informasi penting untuk mendukung proses penetapan upah minimum, mulai dari data ekonomi dan ketenagakerjaan hingga pedoman penentuan upah minimum sektoral serta estimasi kebutuhan hidup layak (KHL).

Seluruh materi tersebut telah disampaikan kepada Dewan Pengupahan Daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun besaran upah minimum 2027.

Dalam proses penetapannya, pemerintah berpedoman pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengamanatkan gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur.

Perhitungan upah minimum tahun depan akan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula pengupahan juga menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1,0.

Untuk menunjang perhitungan tersebut, Kemenaker saat ini sedang menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga yang tercatat dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen kebutuhan hidup layak mencakup pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Perkiraan KHL juga disusun sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan metode klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Batas Penetapan UMP 21 November 2026

Pemerintah telah menyusun jadwal penyelesaian penetapan upah minimum untuk tahun 2027. Penetapan UMP ditargetkan paling lambat pada 21 November 2026. Setelah itu, penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dijadwalkan selesai paling lambat 26 November 2026.

Yassierli memastikan seluruh dokumen, data, dan panduan yang diperlukan telah diterima oleh pimpinan daerah serta Dewan Pengupahan Daerah. Dengan tersedianya bahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan penghitungan dan penetapan upah sesuai tenggat waktu.

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di dewan pengupahan daerah. Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah daerah kini memiliki pedoman untuk merampungkan proses penentuan UMP 2027 sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

 

lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *