Home / Hukum - Kriminal / Wali Kota Bekasi Dipanggil Kejagung sebagai Saksi Kasus Korupsi Migas Rp 2 Triliun

Wali Kota Bekasi Dipanggil Kejagung sebagai Saksi Kasus Korupsi Migas Rp 2 Triliun

foto istimewa 

majalahsuaraforum.com  – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda). Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 2 triliun.

Pemeriksaan terhadap TAT dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Pemanggilan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut. Penyidik saat ini masih menunggu kedatangan Wali Kota Bekasi untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” ujar Anang di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan TAT berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang berlangsung selama periode 2009–2024.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Namun, penyidikan kemudian diambil alih oleh Jampidsus Kejagung untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan migas tersebut.

Anang menjelaskan, kasus ini berawal dari kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan perusahaan daerah dan PT Pertamina EP. Dalam proses pelaksanaannya, penyidik menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian tata kelola, khususnya berkaitan dengan prosedur perizinan.

Salah satu dugaan penyimpangan yang ditemukan adalah kerja sama tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, mekanisme perizinan yang seharusnya melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga diduga tidak dipenuhi.

“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ungkap Anang.

Dugaan Kerugian Negara Rp 2 Triliun

Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama migas tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2 triliun.

Menurut Anang, dampak kerugian tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah yang berpotensi membebani anggaran, tetapi juga oleh PT Pertamina EP sebagai pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” jelasnya.

Hingga saat ini, penyidik Jampidsus Kejagung masih terus mengembangkan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi TAT menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

 

octa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *