majalahsuaraforum.com – Pemerintah membeberkan sejumlah pertimbangan di balik perubahan jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini ditetapkan menjadi 9 Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan agar seluruh tahapan hukum dan prosedur kenegaraan dapat dijalankan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Aturan tersebut mengamanatkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR, rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan.
Namun, rencana tersebut perlu disesuaikan karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan agenda kenegaraan di luar negeri. Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, dan KTT APEC di Shanghai, China. Presiden baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 19 November 2026.
“Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Presiden Perlu Berkonsultasi dengan Tujuh Partai Politik
Yusril menerangkan, berdasarkan ketentuan UU MD3, pengajuan calon wakil presiden harus dilakukan secara formal oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Dalam proses tersebut, terdapat tujuh partai politik pengusul yang perlu dilibatkan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan partai-partai tersebut sebelum menentukan kandidat yang akan diajukan.
Konsultasi diperlukan agar proses pengusulan dan pencalonan wakil presiden berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan prosedural.
Selain itu, presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pemilihan. Dengan jadwal awal 2 Desember 2026, waktu yang tersedia dinilai terlalu terbatas bagi Prabowo untuk berkonsultasi dengan partai politik sekaligus melakukan seleksi kandidat.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengirimkan surat kepada MPR untuk meminta perubahan jadwal pemilihan wakil presiden.
Permohonan itu dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Hasilnya, seluruh pihak menyepakati pemilihan wakil presiden yang baru dilaksanakan pada 9 Desember 2026.
“Akhirnya beliau menulis surat kepada MPR untuk mohon pengunduran waktu, dan itu sudah diputus dalam rapat gabungan kemarin, disepakati pemilihan wakil presiden yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember,” pungkas Yusril.
Dengan keputusan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 25 November 2026. Perubahan jadwal ini diharapkan memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan pencalonan sesuai mekanisme konstitusional.
octa.











