majalahsuaraforum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa hingga saat ini proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dinilai telah berjalan sesuai mekanisme dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Karena itu, KPK memilih untuk terus memantau tanpa melakukan intervensi lebih jauh.
Menurut Setyo, berbagai tindakan hukum yang telah dilakukan penyidik Kejaksaan Agung menjadi indikator bahwa proses penyidikan masih berjalan aktif dan efektif.
“Kalau mereka sudah melakukan upaya paksa, ada penahanan, ada penggeledahan, ada penyitaan dan lain-lain, ya kemudian ada kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung khususnya dari Pidana Khusus, ya kami sementara melihatnya itu sudah berjalan,” kata Setyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan bahwa dalam kondisi saat ini, koordinasi tambahan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut belum menjadi prioritas.
“Ya mungkin bisa disebut belum terlalu pentinglah untuk kita melakukan koordinasi,” sambungnya.
KPK Tetap Memantau Perkembangan Kasus Meski belum melakukan koordinasi lanjutan dengan Kejaksaan Agung, Setyo memastikan bahwa KPK tetap mengikuti perkembangan penanganan perkara yang tengah berlangsung.
Pemantauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sejauh ini, KPK menilai belum ada kebutuhan untuk mengambil langkah penanganan secara langsung.
Menurutnya, proses yang sedang dijalankan Kejaksaan Agung masih berada pada jalur yang semestinya sehingga KPK memberikan ruang kepada institusi tersebut untuk menuntaskan penyidikan.
KPK Sudah Berkoordinasi dengan BPKP dan PPATK Dalam upaya memperoleh gambaran awal mengenai dugaan korupsi dalam program MBG, KPK sebelumnya telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait.
Dua institusi yang telah diajak berkoordinasi adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Setyo menjelaskan bahwa komunikasi dengan kedua lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung pengumpulan informasi yang relevan mengenai perkara yang sedang menjadi perhatian publik tersebut.
“Cuma memang koordinasi apa segala macam kan sudah dilakukan dengan beberapa pihak ya, antara lain BPKP, dengan PPATK juga sudah kami koordinasikan,” ujarnya.
Percayakan Proses Hukum kepada Kejaksaan Agung Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa KPK memberikan kepercayaan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap perkara dugaan korupsi MBG.
Ia menilai aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut telah bekerja secara maksimal dan menjalankan tugasnya secara terbuka kepada publik.
Keterbukaan informasi yang diberikan selama proses penyidikan juga dianggap sebagai bentuk transparansi yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
“Kita percayai bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya semaksimal mungkin gitu. Kita bisa melihat transparansinya, segala sesuatunya sudah dipublikasi dan itu bagian daripada keterbukaan dalam proses penegakan,” kata Setyo.
Fokus pada Pengawasan dan Transparansi Sikap KPK yang belum melakukan koordinasi lanjutan bukan berarti mengabaikan kasus tersebut. Sebaliknya, lembaga antirasuah itu menegaskan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyidikan yang sedang berlangsung.
Dengan berbagai langkah hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KPK menilai proses pengusutan perkara masih berjalan sesuai koridor yang berlaku. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
KPK juga menegaskan akan terus mengikuti perkembangan kasus dan siap mengambil langkah yang diperlukan apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan koordinasi lebih lanjut dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi.
Octa.
