majalahsuaraforum.com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kedua program prioritas nasional itu berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran menyusul berbagai aspirasi dan kritik yang muncul dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
Menurut Gibran, pemerintah tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Gibran, Rabu (17/6/2026).
Menjaga Kepercayaan Publik dan Stabilitas Ekonomi Gibran menjelaskan bahwa upaya pembenahan tata kelola tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.
Ia menilai kepercayaan publik yang kuat akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk meningkatkan keyakinan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” ungkap Gibran.
Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah berharap manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Mahasiswa Minta Program MBG Dievaluasi Sebelumnya, sekelompok mahasiswa dari Universitas Bung Karno menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut dan menghentikan sementara pelaksanaannya untuk kepentingan audit dan transparansi.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Andi, menyampaikan tuntutan tersebut secara terbuka.
“Sub Poinnya yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi,” kata Muhammad Andi, Senin (15/6/2026).
Dialog Mahasiswa dengan Wakil Presiden Di tengah berlangsungnya aksi demonstrasi, sejumlah perwakilan mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lingkungan Istana Wakil Presiden.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Gibran mengundang beberapa mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di luar area istana. Dialog tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai kritik, masukan, dan harapan terkait kebijakan pemerintah.
Selain menyoroti Program Makan Bergizi Gratis, para mahasiswa juga menyampaikan keberatan terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas Rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat,” terangnya.
Pemerintah Pastikan Program Tetap Berjalan dengan Perbaikan Meski muncul berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Karena itu, pemerintah memilih fokus pada pembenahan tata kelola, peningkatan pengawasan, serta penguatan mekanisme pencegahan korupsi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.
Dw.
