majalahsuaraforum.com – Pelaksanaan ibadah haji di kawasan Mina kembali menjadi sorotan setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap jemaah. Selain masalah kepadatan di area tenda, DPR juga mencatat adanya kendala dalam distribusi konsumsi dan pelayanan kesehatan yang berdampak pada kondisi para jemaah, khususnya kelompok lanjut usia.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dan menemukan laporan mengenai sejumlah jemaah yang harus berada di dalam tenda selama berjam-jam tanpa memperoleh makanan. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena berdampak langsung pada kesehatan para jemaah.
Menurut Selly, keterlambatan distribusi makanan menyebabkan beberapa jemaah mengalami kelelahan hingga kondisi fisiknya menurun. Kelompok lansia menjadi pihak yang paling rentan terdampak akibat situasi tersebut.
“Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR,” ucapnya.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius DPR karena pelayanan konsumsi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selama rangkaian ibadah haji berlangsung. Terlebih lagi, para jemaah harus menjalani aktivitas ibadah yang cukup berat di tengah kondisi cuaca yang panas dan kepadatan jemaah yang tinggi.
Tidak hanya menyoroti persoalan konsumsi, Selly juga mengkritisi minimnya dukungan fasilitas kesehatan yang tersedia bagi jemaah Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Mina. Menurutnya, jemaah yang mengalami sakit akibat kelelahan, kepadatan tenda, maupun keterlambatan konsumsi seharusnya mendapatkan penanganan medis yang memadai.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan yang disiapkan bagi jemaah, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian jemaah harus bertahan di dalam tenda dalam waktu yang cukup lama dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat.
Sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan haji di masa mendatang, Selly meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan perhitungan ulang terhadap kebijakan yang diterapkan selama puncak ibadah di Mina. Menurutnya, pendekatan yang lebih realistis perlu dipertimbangkan agar kenyamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan skema tanazul, yakni mengembalikan jemaah tertentu ke hotel di Makkah sehingga mereka tidak perlu menjalani mabit atau bermalam di tenda Mina apabila kondisi kesehatan maupun situasi lapangan dinilai tidak memungkinkan.
Menurut Selly, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan tenda sekaligus mencegah munculnya berbagai persoalan yang berpotensi membahayakan kesehatan jemaah.
“Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak,” katanya.
DPR berharap berbagai temuan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan perbaikan sistem distribusi logistik, peningkatan layanan kesehatan, serta penyesuaian kebijakan penempatan jemaah, kualitas pelayanan haji Indonesia diharapkan semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan yang lebih optimal bagi seluruh jemaah, khususnya kelompok lansia dan jemaah yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
Dw.
