Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Rencana pemerintah Israel untuk memperluas wilayah yang berada di bawah kendali militernya di Jalur Gaza mendapat respons keras dari berbagai pihak internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah pejabat Palestina, serta pemerintah Jerman menyampaikan penolakan terhadap langkah yang diumumkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersebut.
Pernyataan Netanyahu disampaikan dalam sebuah seminar yang berlangsung di kawasan Lembah Yordania yang berada di bawah pendudukan Israel pada Kamis. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa pasukan Israel saat ini menguasai sekitar 60 persen wilayah Jalur Gaza dan berencana meningkatkan penguasaan tersebut hingga mencapai sekitar 70 persen.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai salah satu indikasi paling jelas mengenai arah kebijakan Israel dalam memperluas kontrol teritorialnya di Gaza. Pengumuman itu muncul di tengah berlakunya kesepakatan gencatan senjata yang mulai diterapkan sejak Oktober 2025.
Menurut Netanyahu, militer Israel telah menerima instruksi untuk memperbesar cakupan wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Langkah tersebut segera memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai perluasan penguasaan wilayah akan semakin memperumit upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan.
PBB Tegaskan Gaza Merupakan Hak Rakyat Palestina Menanggapi pernyataan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menegaskan posisinya terkait status Jalur Gaza. Organisasi internasional itu menyatakan tidak mendukung penguasaan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina.
Berbicara di markas besar PBB di New York pada Jumat, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana Israel.
“Seratus persen wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina,” kata Dujarric.
Pernyataan itu menjadi penegasan kembali sikap PBB bahwa seluruh wilayah Gaza merupakan bagian dari hak rakyat Palestina dan tidak boleh berada di bawah kendali permanen pihak lain.
Seruan Penarikan Pasukan dari Wilayah Pendudukan Selain menolak perluasan kendali militer Israel, Dujarric juga menegaskan bahwa PBB terus menyerukan agar pasukan Israel ditarik dari wilayah-wilayah yang saat ini masih diduduki di dalam Jalur Gaza.
Ia menjelaskan bahwa seruan tersebut mencakup area di sekitar kawasan yang dikenal sebagai “Garis Kuning”, yaitu wilayah yang ditetapkan dalam kerangka perjanjian gencatan senjata yang berlaku saat ini.
Menurut PBB, penghormatan terhadap kesepakatan gencatan senjata merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah memburuknya situasi kemanusiaan serta menjaga peluang tercapainya penyelesaian konflik secara damai.
Kekhawatiran atas Masa Depan Gencatan Senjata Rencana perluasan kontrol Israel atas Gaza juga memunculkan kekhawatiran bahwa stabilitas yang tercipta setelah pemberlakuan gencatan senjata dapat terancam. Sejumlah pihak internasional menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan dan memperbesar risiko konflik berkepanjangan.
Di tengah berbagai kritik yang muncul, perhatian dunia kini tertuju pada perkembangan situasi di Gaza serta langkah-langkah yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan internasional untuk menjaga keberlangsungan proses perdamaian.
Pernyataan PBB, pejabat Palestina, dan pemerintah Jerman menunjukkan adanya penolakan yang kuat terhadap upaya perluasan penguasaan wilayah oleh Israel. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina atas wilayahnya.
Red.
