majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian nasional berada pada jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme tersebut disampaikan di tengah munculnya keraguan dari sejumlah kalangan ekonom terhadap target tersebut.
Dalam acara peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana serta pembukaan Pekan Reksa Dana 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa tanda-tanda menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi mulai terlihat.
“Pertumbuhan 8 persen, mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi. Tapi, kalau untuk saya sudah hampir kelihatan,” kata Purbaya dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana serta Pembukaan Pekan Reksa Dana 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, dengan penguatan peran sektor swasta dan dukungan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menembus 6 persen terlebih dahulu, sebelum bergerak lebih tinggi melalui reformasi industri yang berkelanjutan.
Ia meyakini dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun mendatang, angka pertumbuhan tersebut akan semakin mendekati target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Nanti dua tahun atau tiga tahun lagi, Anda sudah melihat angka 8 persen sudah menyundul ke atas,” ujar Purbaya.
Untuk semester pertama tahun 2026, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mampu menembus di atas 5,5 persen. Menurut Purbaya, fokus utama saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi nasional agar pertumbuhan dapat terus meningkat secara berkesinambungan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan pembenahan internal, terutama pada sektor perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan kebijakan fiskal mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Reformasi tersebut difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurut Purbaya, hasil awal dari langkah tersebut mulai terlihat melalui pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 20,7 persen pada Maret 2026.
“Jadi, kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya 5 persen, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” ujarnya.
Namun demikian, pandangan berbeda disampaikan oleh ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin. Ia mengaku masih meragukan kemampuan ekonomi Indonesia untuk tumbuh di atas 5 persen dalam waktu dekat.
Dalam sebuah podcast, Ferry memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama hanya akan berada di kisaran 4,9 persen, tidak jauh berbeda dari capaian sebelumnya.
“Ya, paling mentok 4,9 persenlah. Saya juga ragu dengan angka pertumbuhan ekonomi 2025 dari BPS sebesar 5,11 persen. Kalau yakin segitu, kenapa Moody’s, S&P, dan Fitch malah memangkas outlook Indonesia dari ‘stable’ menjadi ‘negative’. Ini ada apa, come on,” tandasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator yang menurutnya belum sejalan dengan optimisme pemerintah, seperti pertumbuhan kredit yang masih berada di angka 7,5 persen serta penurunan jumlah pemudik hingga 24 persen.
“Tapi kok hanya 7,5 persen. Selain itu, jumlah pemudik turun 24 persen. Berarti there must be something wrong with the data,” imbuhnya.
Selain persoalan pertumbuhan, Ferry juga mengingatkan adanya tekanan terhadap APBN, terutama dari potensi kenaikan subsidi BBM seiring lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus US$100 per barel, jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian anggaran agar kondisi fiskal tetap sehat.
“Belum lagi untuk membayar utang jatuh tempo dan bunganya. Tahun ini saja nyaris Rp1.400-an triliun. Saya kira pemerintah harus segera melakukan realokasi atau refocusing. Pangkas anggaran yang bisa ditunda agar keuangan negara lebih sehat dan bisa mendorong perekonomian,” tandasnya.
Dengan adanya perbedaan pandangan ini, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan menjadi perhatian, terutama dalam melihat sejauh mana kebijakan fiskal dan reformasi struktural mampu mendorong target pertumbuhan yang lebih tinggi.
Lan.
