majalahsuaraforum.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Menurut Marwan, pemerintah perlu mengeluarkan maklumat khusus yang secara tegas menghentikan keberangkatan jemaah haji sebagai langkah antisipasi terhadap potensi risiko keamanan di kawasan tersebut.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini sulit diprediksi dan berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji Indonesia, baik saat perjalanan menuju Arab Saudi maupun ketika kembali ke Tanah Air.
“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang mengimbau tidak berangkat, nyatanya berangkat. Kalau sudah berangkat, langkah-langkahnya apa,” ujar Marwan kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Ia juga menyoroti insiden serangan rudal yang dilaporkan mengenai Bandara Internasional Dubai hingga menyebabkan kerusakan pada salah satu gedung terminal utama. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak langsung terhadap jalur penerbangan internasional.
Marwan menilai pemerintah dapat mengajukan maklumat penghentian keberangkatan haji kepada otoritas Arab Saudi apabila kondisi keamanan dinilai tidak memungkinkan untuk pelaksanaan perjalanan ibadah tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan serupa pernah dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pandemi COVID-19, ketika keberangkatan jemaah haji dihentikan demi menjaga keselamatan masyarakat.
Selain mengusulkan penghentian keberangkatan, Marwan meminta pemerintah menyiapkan skenario alternatif apabila jemaah haji tetap diberangkatkan. Salah satu opsi yang diajukan adalah mengubah rute penerbangan agar tidak melintasi wilayah konflik.
Menurutnya, jalur penerbangan jemaah haji dapat dialihkan melalui wilayah Afrika sebagai langkah mitigasi untuk menghindari kawasan yang terdampak konflik.
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” ujarnya.
Marwan juga mengingatkan bahwa perubahan skenario perjalanan haji dapat berdampak pada aspek keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan, penyedia layanan akomodasi, dan otoritas Arab Saudi.
“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dw.
