majalahsuaraforum.com – Kebijakan moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi para penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk menyempurnakan pola penyelenggaraan Program MBG. Menurutnya, pendekatan yang lebih berorientasi pada sekolah akan memberikan berbagai keuntungan dibandingkan sistem yang sepenuhnya terpusat.
Ia menjelaskan bahwa model berbasis sekolah memungkinkan proses pengelolaan program berlangsung lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat utama. Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sehingga biaya operasional, terutama untuk distribusi dan logistik, dapat ditekan.
“Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurut Charles, pelaksanaan program yang melibatkan sekolah secara langsung juga akan memperkuat aspek pengawasan. Dengan keterlibatan pihak sekolah, kualitas makanan yang disajikan kepada siswa dapat dipantau secara lebih optimal, sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh peserta didik.
Selain fungsi pengawasan, sekolah juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang. Keterlibatan tersebut diharapkan mampu mendukung tujuan jangka panjang program dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.
“Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau. Lebih penting lagi, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Oleh sebab itu, ia memandang kebijakan moratorium SPPG baru yang dibarengi dengan penajaman sasaran penerima manfaat dan peningkatan mutu pelayanan merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, fokus terhadap kualitas pelaksanaan akan memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan sekadar memperluas jangkauan program.
“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Charles berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mendukung langkah evaluasi dan penyempurnaan yang tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan tata kelola yang semakin baik, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan program ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan status gizi anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi investasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif pada masa mendatang.
Dw.
