majalahsuaraforum.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) memberikan tanggapan terkait masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP), forum perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald J Trump. Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan Israel.
Juru Bicara Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menekankan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina dan tidak memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” tegasnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Nabyl, partisipasi Indonesia dalam BoP memiliki mandat yang jelas, yakni untuk mendorong stabilisasi situasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta mendukung rekonstruksi Gaza di Palestina. Ia menyebut langkah tersebut selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
“Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” ujarnya.
Nabyl juga menyampaikan bahwa baik di BoP maupun dalam berbagai forum internasional lainnya, Indonesia sejak awal selalu menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza dan wilayah Palestina.
Indonesia juga secara tegas mengecam berbagai pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, serta mendesak agar akses bantuan kemanusiaan dibuka seluas-luasnya.
Selain itu, Nabyl menegaskan bahwa Indonesia tetap mendorong realisasi solusi dua negara sebagai jalan utama penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dalam konteks diplomasi perdamaian, keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik dinilai menjadi bagian penting dari proses negosiasi.
“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” pungkasnya.
Dengan penegasan tersebut, Kemenlu memastikan bahwa arah diplomasi Indonesia tetap berpihak pada perjuangan rakyat Palestina, meskipun Indonesia tergabung dalam forum yang juga melibatkan Israel.
Red.
