majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum berencana untuk menagih pajak dari kegiatan underground economy, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. Purbaya menyebut bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memperkuat ekonomi riil yang memiliki kontribusi langsung terhadap penerimaan negara.
“Underground sudah lama diomongin dari dahulu, tetapi intinya zero result. Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaikin yang ada dahulu, bukan underground, yang di atas tanah, yang kelihatan ada kelemahannya, yang bisa saya perbaiki. Nanti kalau itu selesai semua, baru yang lain lagi,” ujar Purbaya di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Purbaya menekankan bahwa selama ini banyak pihak memperkirakan potensi pajak besar dari kegiatan ekonomi “bawah tanah”, namun perhitungan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan bersifat spekulatif.
“Gimana ngukurnya? Orang underground? Dia juga pasti tebak-tebakan. Kalau bisa di atas dihitung, berarti bukan underground. Itu tebaknya pasti tebak manggis,” kata Purbaya.
Menkeu menambahkan bahwa kebijakan fiskal yang efektif harus didasarkan pada data nyata dan kondisi ekonomi yang dapat diukur, bukan sekadar asumsi atau dugaan. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih untuk memaksimalkan sektor-sektor ekonomi formal yang dapat dipantau untuk memperkuat basis pajak nasional.
Meskipun demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindaklanjuti potensi pajak dari aktivitas “bawah tanah” di masa mendatang, jika data yang valid tersedia.
“Kalau angkanya clear, bisa saya hitung betul, kita akan kejar,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menekankan penguatan ekonomi formal sebagai prioritas utama, sambil mempersiapkan langkah pengawasan terhadap ekonomi informal ketika dasar pengukuran dan data yang jelas sudah tersedia.
Lan.
