majalahsuaraforum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan inflasi di atas rata-rata nasional untuk segera mengambil tindakan nyata dalam mengendalikan kenaikan harga komoditas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat 2,65% year on year (yoy). Meskipun angka ini relatif stabil, Tito menegaskan bahwa kondisi di beberapa daerah berbeda-beda dan perlu mendapat perhatian khusus.
“Yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 2,5% ±1%, yang dianggap ideal untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen. Tito menjelaskan bahwa beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah antara lain: cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras naik di 229 daerah, dan daging ayam ras naik di 190 daerah. Sementara itu, harga beras relatif stabil, namun pemda tetap diminta memberi perhatian pada komoditas yang mengalami lonjakan harga.
Ia menekankan agar pemda segera meninjau data inflasi di wilayah masing-masing dan melakukan langkah-langkah pengendalian secara cepat.
“Kalau tinggi, segera lakukan rapat koordinasi internal dengan stakeholder, distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha,” tambah Tito.
Dua aspek utama yang harus diperiksa pemda bila inflasi tinggi adalah kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika suplai cukup namun distribusi terhambat, Tito meminta pemda menelusuri kemungkinan adanya praktik penimbunan komoditas, yang dapat memicu kenaikan harga.
“Dapat untung boleh, tetapi jangan menahan barang untuk dijual ketika harga naik. Itu praktik nakal di lapangan,” tegasnya.
Apabila suplai kurang, pemda dianjurkan bekerja sama dengan daerah penghasil yang mengalami surplus produksi dan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan agar harga tetap stabil.
Selain itu, Tito mendorong pemda menggalakkan gerakan tanam komoditas lokal yang mudah dibudidayakan. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar dengan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang memanfaatkan lahan tidak produktif untuk menanam bahan pangan.
Tito menegaskan, jika pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan. Intervensi ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta instansi terkait lainnya untuk memastikan stabilitas harga di daerah.
Dw.
