Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Program Sekolah Rakyat yang tengah dipersiapkan pemerintah kini mendapat perhatian serius terkait proses pengadaan sepatu dan perlengkapan bagi para siswa. Investigasi yang dilakukan Kementerian Sosial bersama sejumlah pihak diminta segera dituntaskan agar pelaksanaan program tidak terganggu dan tetap berjalan sesuai tujuan awal.
Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa proses penelusuran terhadap berbagai persoalan dalam pengadaan perlengkapan sekolah harus segera menemukan titik terang. Pemerintah menargetkan hasil investigasi dapat selesai dalam waktu dekat sehingga seluruh tahapan program bisa kembali berjalan optimal.
Di tengah proses tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi turut memberikan perhatian terhadap tata kelola pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai pengawasan ketat merupakan hal penting agar program strategis pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Setyo, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas bantuan yang diterima para siswa. Ia mengingatkan seluruh pihak agar lebih cermat dalam setiap proses pengadaan barang.
“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, (9/5/2026).
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap mutu barang yang nantinya digunakan oleh siswa penerima manfaat program Sekolah Rakyat.
Ibnu meminta agar kualitas perlengkapan yang dibeli benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang serta sejalan dengan nilai anggaran yang diajukan pemerintah.
“Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan,” tegas Ibnu.
Sementara itu, Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi internal menyusul munculnya isu dugaan mark up harga sepatu siswa dalam program tersebut. Pemerintah memastikan seluruh proses akan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga telah membentuk tim khusus untuk mendalami polemik pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain melakukan investigasi internal, Kementerian Sosial juga menggandeng KPK guna memperoleh masukan serta pengawasan terhadap proses pengadaan barang. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bantuan yang diterima siswa benar-benar berkualitas dan tepat sasaran.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan perlengkapan belajar bagi siswa dari keluarga yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah menilai pengawasan ketat sangat diperlukan agar tujuan mulia program tersebut dapat tercapai dengan baik.
Dw.
