majalahsuaraforum.com – Rencana konser musik bertajuk “Panggung Sumpah Pemuda 2025” yang dijadwalkan menampilkan grup band Slank, D’Masiv, dan Rafly Kande di Lapangan Panahan, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Sabtu (25/10/2025), mendadak dibatalkan. Pembatalan tersebut terjadi setelah muncul penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam serta polemik terkait biaya sewa lokasi yang dinilai tidak wajar.
Konser berskala nasional ini digagas oleh pihak Erol Perkasa Mandiri, bekerja sama dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Polda Aceh. Acara ini semula dirancang untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan anak muda Aceh, sekaligus mengampanyekan gerakan melawan narkoba melalui jalur musik dan kreativitas.
Namun menjelang hari pelaksanaan, lokasi acara mendadak ditutup oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh selaku pengelola kompleks Stadion Harapan Bangsa. Penutupan tersebut diduga merupakan buntut dari persoalan biaya retribusi sewa lapangan yang muncul secara mendadak dan dinilai sangat tinggi oleh pihak panitia.
Panitia bidang perizinan Panggung Sumpah Pemuda 2025, Mauval, menjelaskan bahwa seluruh prosedur administrasi dan perizinan kegiatan telah diselesaikan sejak awal. Pihaknya sudah memperoleh izin dari berbagai instansi terkait, termasuk perangkat desa, Dispora Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga Polda Aceh.
Namun, masalah muncul saat panitia tengah mempersiapkan peralatan konser di lokasi.
“Saat proses loading barang, kami baru diberitahu mengenai biaya sewa yang terlampau tinggi,” kata Mauval dalam konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu (25/10/2025).
Panitia bidang keamanan, Hafidh, juga menjelaskan bahwa penetapan tarif sewa oleh Dispora mengacu pada Qanun Retribusi tanah kosong, bukan berdasarkan tarif standar venue olahraga lain di kawasan stadion yang sama. Menurut Hafidh, hal inilah yang membuat biaya sewa menjadi tidak rasional dan memberatkan panitia.
“Berdasarkan hasil asesmen, luas lahan 14.523 meter persegi dan tarif Rp 10.000 per meter per hari, muncul angka Rp 145,5 juta per hari. Dengan durasi penggunaan selama lima hari, akumulasi biaya sewa diperkirakan mencapai sekitar Rp 700 juta,” jelas Hafidh.
Ia menambahkan, “Tarif itu jauh lebih mahal dari stadion utama atau GOR. Untuk event berbayar seperti kami, biaya normal di stadion utama hanya sekitar Rp 8 juta per malam.”
Sementara itu, Steffy Burase, selaku event konsultan, menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas pembatalan konser tersebut. Menurutnya, panitia sudah berusaha mencari solusi agar acara tetap bisa berjalan, termasuk menawarkan skema pembayaran yang dilakukan setelah acara selesai. Namun, upaya tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan positif dari pihak terkait.
“Ini event edukatif dan nasionalis, bukan sekadar hiburan. Seluruh panitia pemuda-pemudi Aceh yang berjuang mewujudkan acara ini, tetapi kami terhambat oleh biaya sewa,” ujar Steffy.
Steffy juga menyinggung adanya penolakan keras dari sejumlah ormas Islam terhadap konser tersebut, yang diduga turut memperumit perizinan dan menjadi alasan tidak resminya pembatalan. Ia menegaskan bahwa Slank adalah grup musik yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan kampanye antinarkoba, sehingga tidak seharusnya mendapat stigma negatif.
“Manajer Slank menyampaikan bahwa mereka tidak memerlukan fasilitas kelas bisnis, yang terpenting adalah bisa tiba di Aceh lebih awal untuk melaksanakan salat Jumat. Sayangnya, masih ada pihak yang memiliki pandangan negatif,” ungkapnya.
Walaupun konser akhirnya gagal digelar, panitia menegaskan bahwa hal ini bukan pembatalan permanen, melainkan penundaan sementara. Mereka tetap berharap agar kegiatan tersebut bisa dijadwal ulang setelah permasalahan diselesaikan dan situasi lebih kondusif.
“Kami menganggap ini bukan pembatalan, melainkan penundaan. Kami berharap ke depannya akan ada solusi agar Aceh dapat lebih terbuka terhadap kegiatan berskala nasional yang membawa semangat positif,” tutup Steffy.
Aan.
