majalahsuaraforum.com – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia mendapat perhatian dari kalangan industri. Kebijakan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembagian hasil antara negara dan perusahaan tambang.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menilai pemerintah selama ini telah menerima pemasukan dalam jumlah besar dari sektor pertambangan. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai instrumen, mulai dari pajak hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, mengatakan pihaknya masih mendalami maksud dari arahan Presiden Prabowo mengenai target 70 persen tersebut. Ia berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memberikan penjelasan secara terperinci agar pelaku usaha dapat memahami skema yang akan diberlakukan.
“Untuk sementara ini kami masih mencermati lebih lanjut apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden Prabowo terkait keinginan beliau agar 70 persen hasil dari sektor pertambangan masuk ke dalam kas negara,” kata Sudirman, Senin (16/11/2026).
“Kita tentunya masih harus menunggu penjelasan detail dari Kementerian ESDM terkait hal ini,” lanjut dia.
PERHAPI Paparkan Berbagai Sumber Penerimaan Negara dari Tambang
Sudirman menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, negara sudah memperoleh pendapatan dari sektor pertambangan melalui beragam jenis pajak dan PNBP.
Dari sisi perpajakan, perusahaan pertambangan dikenakan sejumlah kewajiban, di antaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 19, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sementara itu, penerimaan melalui PNBP mencakup iuran tetap atau dead rent, royalti atau pungutan hasil produksi, iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, hingga pembagian keuntungan bagi pemerintah pusat sebesar 4 persen dari laba bersih.
Menurut Sudirman, seluruh komponen penerimaan tersebut perlu diperhitungkan secara menyeluruh sebelum pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai porsi hasil pertambangan yang harus masuk ke kas negara.
Penerimaan Negara dari Batu Bara Disebut Tiga Kali Lebih Besar dari Keuntungan Perusahaan
Sudirman sebelumnya pernah memaparkan perbandingan antara pendapatan negara dan keuntungan perusahaan pertambangan batu bara dalam sebuah Forum Dialog Pertambangan yang digelar salah satu stasiun televisi nasional.
Dalam pemaparannya, total penerimaan negara dari industri batu bara disebut dapat mencapai 32 persen dari keseluruhan penjualan atau revenue. Jumlah tersebut terdiri atas PNBP sekitar 26 persen dan penerimaan pajak dengan tarif sekitar 6 persen.
Di sisi lain, keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang batu bara tercatat kurang dari 10 persen dari total penjualan. Dengan perbandingan tersebut, penerimaan negara diperkirakan lebih dari tiga kali lipat keuntungan perusahaan.
“Artinya sebenarnya total penerimaan negara dari penjualan hasil industri pertambangan batu bara tersebut sudah sekitar tiga kali lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut,” tegasnya.
Adapun untuk industri pertambangan mineral, Sudirman mengaku belum memiliki data terperinci yang dapat menggambarkan perbandingan antara penerimaan negara dan keuntungan perusahaan.
Meski begitu, ia memperkirakan komposisi penerimaan dari sektor mineral kemungkinan tidak terlalu berbeda dengan industri batu bara.
Pemerintah Masih Menyiapkan Skema Pengelolaan Hasil Tambang 70 Persen
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyusun mekanisme khusus agar negara bisa menikmati minimal 70 persen hasil pertambangan dari seluruh IUP yang diterbitkan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Selain mendorong peningkatan bagian negara dari hasil pertambangan, Prabowo juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengambil alih saham perusahaan tambang apabila diperlukan.
Namun, Presiden tetap memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modal dan memperoleh pengembalian atas investasi yang telah dikeluarkan. Setelah itu, keuntungan dalam porsi mayoritas diharapkan menjadi hak bangsa Indonesia.
Hingga kini, pelaku industri masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kementerian ESDM mengenai mekanisme penerapan target tersebut, termasuk bagaimana perhitungan pembagian hasil antara negara dan perusahaan pertambangan.
lan.










