majalahsuaraforum.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Perusahaan yang diduga berada di bawah pengelolaan pengusaha Arif Kurniawan (AK) tersebut disinyalir tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun izin operasionalnya telah berakhir.
Penetapan status tersangka korporasi itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Anang.
Dalam penyelidikan perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan bahwa izin usaha PT BSJ sebenarnya telah berakhir pada 2014. Namun, perusahaan itu diduga masih melanjutkan aktivitas pertambangan setelah masa berlaku izinnya habis.
Selain menetapkan PT BSJ sebagai tersangka, Kejagung juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor perusahaan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Lokasi yang digeledah meliputi kantor PT ANI di Kendari dan kawasan tambang Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Barang bukti itu mencakup dokumen perizinan, catatan aktivitas pertambangan, serta berbagai perangkat elektronik.
PT BSJ Dijerat Sejumlah Pasal Korupsi
Dalam penanganan perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana terkait tindak pidana korupsi.
Untuk sangkaan primer, perusahaan tersebut dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sementara itu, sangkaan subsider menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Selain kedua sangkaan tersebut, penyidik juga mencantumkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Penerapan sejumlah pasal tersebut menjadi bagian dari proses hukum untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara.
Satgas PKH Sebelumnya Ambil Alih Kawasan Hutan
Kasus yang menyeret PT BSJ ini juga berkaitan dengan langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Sebelumnya, Satgas PKH mengambil alih kawasan hutan yang diduga dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penertiban terhadap aktivitas perusahaan yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
“Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK,” kata Barita, Rabu (4/11/2026).
Menurut Barita, penertiban tidak hanya menyasar satu perusahaan, tetapi juga jaringan usaha yang diduga berkaitan dengan Arif Kurniawan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Keputusan tersebut diambil setelah Satgas PKH melakukan penelaahan awal terhadap sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan penyimpangan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Hasil penelaahan menemukan indikasi persoalan dalam tata kelola pertambangan, proses perizinan, penguasaan lahan, hingga pemanfaatan kawasan hutan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Satgas PKH juga telah melakukan pendataan serta penertiban terhadap aktivitas usaha dan penguasaan kawasan hutan yang diduga berkaitan dengan jaringan perusahaan tersebut.
Pemerintah Siapkan Penagihan Denda dan Pemulihan Aset
Sebagai tindak lanjut penertiban, Satgas PKH berencana melakukan penagihan denda administratif terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, langkah pemulihan aset juga akan dilakukan untuk mengembalikan penguasaan kawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Barita menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat.
Dengan demikian, proses penertiban kawasan hutan dan penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel akan berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi salah satu perkembangan dalam pengusutan dugaan penyimpangan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang berlangsung selama periode 2013–2025.
octa.
