majalahsuaraforum.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menyuarakan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan tersebut disampaikan melalui sebuah poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan tidak lama setelah berlangsungnya Rapat Paripurna ke-11 DPR RI. Poster yang dibentangkan Yanuar menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik yang melibatkan Gibran.
Yanuar menjelaskan, tulisan dalam poster tersebut merupakan representasi aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya langkah tegas dari lembaga legislatif. Menurutnya, persoalan tersebut sudah banyak dibicarakan sehingga pesan yang disampaikan cukup dibuat singkat dan jelas.
“Ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang diinginkan oleh publik. Singkat, padat, jelas karena penjelasannya terlalu panjang semua orang juga sudah paham, tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan DPR,” ungkap Yanuar kepada pewarta.
Ia menyebutkan, dokumen pengajuan HMP selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Yanuar juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 12 anggota Fraksi PKS yang membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan hak tersebut. Jumlah itu termasuk tanda tangan dirinya sendiri.
Menurutnya, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Wakil Presiden melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya merasa nalar kewarasan publik kami sebagai rechtsstaat, negara hukum ini diuji. Dan kami berharap seluruh anggota DPR yang diberikan hak secara konstitusional untuk bisa memproses Pasal 7A dan 7B,” bebernya.
Lebih lanjut, Yanuar menilai dorongan penggunaan hak konstitusional DPR perlu ditindaklanjuti, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik tersebut.
Ia menjelaskan, proses politik dan konstitusional dapat dimulai melalui penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat. Selanjutnya, usulan tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum hasilnya diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya, mulai dari angket, menyatakan pendapat yang nanti dikirim ke MK. Hasil putusan MK nanti dikembalikan ke DPR DPR kemudian menyampaikan ke MPR, ya sampai pada titik itu,” tandas Yanuar.
Pimpinan DPR Telah Terima Laporan Pengajuan HMP
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR dengan terlebih dahulu mempelajari mekanisme dan ketentuan konstitusi yang harus dipenuhi.
Ia menegaskan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan penggunaan hak konstitusional DPR harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, apa mekanismenya. Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dengan adanya laporan tersebut, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat kini menunggu tindak lanjut pimpinan DPR RI sesuai prosedur konstitusional.
de.
