Home / Hukum - Kriminal / Tim Pemohon Soroti Akses Silon, Minta MK Lanjutkan Pembuktian Perkara Pendidikan Gibran

Tim Pemohon Soroti Akses Silon, Minta MK Lanjutkan Pembuktian Perkara Pendidikan Gibran

Foto. Ist

majalahsuaraforum.com — Tim kuasa hukum pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan dan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu anggota tim kuasa hukum pemohon, Heriyanto, mengatakan Bawaslu mengungkapkan bahwa lembaga tersebut tidak dapat mengakses dokumen pencalonan Gibran melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Bawaslu menyatakan dia tidak mendapatkan akses mengawasi dokumen pencalonan, tidak punya akses terhadap sistem Silon,” kata Heriyanto di Kanal Youtube Bambang Widjojanto, Senin, 28 September 2026.

Menurut Heriyanto, Bawaslu sebenarnya telah memperoleh akses terhadap sistem tersebut. Namun, ketika akses itu digunakan, sistem justru tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap dokumen pencalonan.

“Bawaslu sangat jujur dan KPU kelihatan panik. Ada kewenangan Bawaslu yang didelegitimasi,” katanya.

Heriyanto mengatakan persoalan akses terhadap dokumen pencalonan menjadi penting karena Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan.

Menurutnya, apabila lembaga yang secara hukum diberi kewenangan untuk mengawasi proses pencalonan justru tidak dapat mengakses dokumen yang diperlukan, maka hal tersebut perlu dibuka dan diperiksa lebih lanjut dalam proses pembuktian di MK.

“Lembaga yang berwenang mengawasi, diberi kewenangan oleh undang-undang, tidak bisa mengakses, apalagi kita warga negara,” tegasnya.

Minta Proses Pembuktian Tidak Dihentikan Atas kondisi tersebut, Heriyanto berharap MK tetap melanjutkan tahapan pembuktian dalam perkara yang diajukan pemohon.

Ia menilai proses pembuktian diperlukan agar berbagai persoalan yang menjadi dasar gugatan dapat diperiksa secara menyeluruh dan diketahui secara terang.

“Harapan kita bagaimana proses pembuktian tidak dihentikan di Mahkamah Konstitusi, tapi diteruskan sehingga ini terang benderang,” katanya.

Heriyanto juga mengaitkan harapan tersebut dengan sejumlah putusan MK yang menurutnya pernah menegaskan kewenangan lembaga tersebut untuk mengutamakan keadilan substansial ketika berhadapan dengan persoalan prosedural.

“Mahkamah Konstitusi sering menyatakan diri dia bisa mengesampingkan keadilan prosedural untuk menegakkan keadilan substansial,” pungkasnya.

Octa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *