majalahsuaraforum.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti terlibat aktivitas judi online (judol). Sebanyak 13 pejabat eselon dicopot secara permanen setelah dinilai melanggar disiplin dan mencederai integritas sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Keputusan tersebut diambil setelah Kementan melakukan rapat pimpinan sejak Senin (31/8/2026) pagi. Dalam rapat itu, jajaran Kementan membahas hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang dilaporkan memiliki keterlibatan dalam aktivitas judi daring.
“Hari ini kami rapat mulai jam 06.00 pagi tadi. Kemudian pertemuan, ada yang kami tindak pejabat eselonnya enggak usah sebut, pejabat saja. Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua 13 (pejabat eselon),” ujar Mentan Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Berawal dari Laporan Amran menjelaskan, keputusan pencopotan tersebut bermula dari laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Kementan dalam judi online. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan penelusuran sebelum sanksi diberikan.
Ia menegaskan, pejabat yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terlibat langsung dicopot dari jabatannya secara permanen. Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Inspektorat Jenderal bersama Sekretariat Jenderal Kementan diminta segera menyiapkan pejabat pengganti.
Sebanyak 13 pejabat yang dikenai sanksi merupakan pejabat eselon. Menurut Amran, seluruhnya telah melalui proses penelusuran dan pemeriksaan hingga data pendukung terkait pelanggaran tersebut dinyatakan lengkap.
Judi Online Tidak Bisa Ditoleransi Amran menegaskan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, perilaku tersebut bertentangan dengan nilai agama, etika sebagai aparatur pemerintah, serta tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai pelayan publik, ASN juga dituntut memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena itu, pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dinilai tidak dapat dipertahankan dalam jabatannya.
Amran menyebut sejumlah pejabat yang dicopot sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dan peringatan. Namun, sebagian dari mereka kembali melakukan pelanggaran yang sama sehingga pencopotan permanen akhirnya menjadi langkah yang diambil pemerintah.
Menurut Amran, kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pembinaan terhadap seluruh pegawai Kementan. Ia berharap sanksi tersebut dapat membuat para pegawai memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran disiplin sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Kementan.
Bentuk Kepedulian terhadap Pegawai Di sisi lain, Amran mengatakan pencopotan tersebut bukan semata-mata bentuk hukuman, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan para pegawai dan keluarganya.
Ia menilai setiap aparatur harus dibina agar mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan baik.
“Karena kasihan pada anaknya, kasihan pada istrinya. Masa saya lebih sayang anaknya dari pada mereka? Dan itulah bukti cinta saya pada mereka. Ini saya harus pertanggungjawabkan,” tutur Mentan Amran.
“Saya sebagai Bapaknya mereka-mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi saya wajib membinanya,” sambung dia.
Amran juga memastikan pencopotan 13 pejabat tersebut tidak berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, sanksi yang diberikan dalam perkara ini secara khusus berkaitan dengan keterlibatan para pejabat dalam aktivitas judi online.
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan pula pejabat yang memiliki nilai setoran atau deposit untuk judi online mendekati Rp200 juta. Temuan tersebut menjadi salah satu data pendukung dalam proses pemberian sanksi permanen.
Kinerja Kementan Tetap Berjalan Mentan Amran memastikan pencopotan 13 pejabat tidak akan menghambat aktivitas dan pelayanan Kementerian Pertanian. Menurutnya, jumlah pegawai di kementerian tersebut mencapai sekitar 52 ribu orang.
Untuk mengisi posisi yang kosong akibat pencopotan, Kementan akan segera menempatkan pejabat pengganti. Dengan demikian, Amran memastikan pelayanan dan kinerja kementerian tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Hil.
