majalahsuaraforum.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berperan sebagai pelaksana program pemerintah. Karena itu, BGN akan mengikuti seluruh kebijakan yang ditetapkan negara terkait pelaksanaan maupun pendanaan program tersebut.
“Kami adalah lembaga pemerintah operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apa pun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah,” kata Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (31/7/2026).
Sudaryono menjelaskan bahwa persoalan penganggaran bukan menjadi kewenangan BGN. Menurutnya, pembahasan mengenai sumber pendanaan dan mekanisme anggaran berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran DPR.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendanaan maupun jumlah penerima manfaat Program MBG, Sudaryono mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara pasti.
“Ini pertanyaan yang susah saya jawab. Yang pertama terkait MK saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan akan tetap dijaga agar berlangsung sesuai standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik,” tuturnya tegas.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menanggapi anggapan yang berkembang di media sosial bahwa Program MBG menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk anggaran pendidikan. Menurutnya, berbagai program pembangunan lainnya tetap dapat dijalankan bersamaan dengan pelaksanaan MBG.
“Sekarang ada MBG itu kemudian pupuknya juga dilebihin, harganya diskon. Dulu, tidak ada MBG itu banyak jaringan irigasi rusak jebol, terus sekarang ada MBG sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigasi Rp12-Rp14 triliun sampai dengan 5 tahun ini diberesin semua,” katanya.
Ia juga mencontohkan berbagai program lain yang tetap berjalan, seperti perbaikan sarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru honorer. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG tidak menghentikan agenda pembangunan di sektor lain.
“Dipakai MBG, sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah 16.000 kemarin. Tahun ini, 90.000 dan akan selesai hampir 400.000 sekolah. Ini akan diperbaiki semua,” ujarnya.
Lan.
