foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, melontarkan kritik terhadap ASEAN terkait pelaksanaan mekanisme penyelesaian krisis di negaranya. Dalam pidatonya di hadapan parlemen pada Jumat (31/7/2026), ia menilai organisasi kawasan tersebut menerapkan perlakuan yang tidak adil terhadap Myanmar dalam implementasi five point consensus. Selain menyampaikan kritik, Min Aung Hlaing juga memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk mengatasi konflik berkepanjangan sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
Hampir empat bulan setelah resmi menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing menyebut pendekatan ASEAN terhadap Myanmar bersifat diskriminatif. Menurutnya, pemerintah Myanmar selama ini telah menunjukkan kesabaran dalam menghadapi berbagai kebijakan yang diterapkan organisasi tersebut.
“Kami telah bersabar. Kami akan menanggapi tindakan yang tidak konstruktif berdasarkan setiap kasus,” kata Min Aung Hlaing tanpa menyebut negara anggota ASEAN tertentu, dikutip dari Reuters, Jumat (31/7/2026).
Myanmar masih menghadapi krisis yang berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih di bawah kepemimpinan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Peristiwa tersebut memicu aksi protes yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Hingga kini, perang saudara itu telah menyebabkan sekitar 100.000 orang meninggal dunia serta memaksa jutaan warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilu susulan pada 2027 di sebanyak 172 daerah pemilihan yang sebelumnya tidak dapat melaksanakan pemungutan suara karena situasi keamanan yang belum kondusif.
Pemerintah Myanmar juga berencana meningkatkan kekuatan militer dan kepolisian, sekaligus melanjutkan kebijakan wajib militer. Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah membuka ruang dialog tanpa syarat dengan kelompok pemberontak dan menyatakan telah mengadakan pertemuan dengan 13 organisasi bersenjata etnis sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.
Pada sektor keamanan, pemerintah akan memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penyelundupan senjata, perdagangan narkotika, serta aktivitas pusat penipuan daring yang disebut beroperasi di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Proyek yang akan dipercepat antara lain pembangunan jalan raya trilateral India-Myanmar-Thailand sepanjang 1.400 kilometer dan jalur kereta api Mandalay-Muse sepanjang 410 kilometer yang terhubung langsung dengan perbatasan China.
“Tujuan kami adalah mengekspor barang ke pasar internasional dalam waktu singkat dengan biaya yang rendah,” ujar Min Aung Hlaing.
Selain infrastruktur transportasi, pemerintah juga melanjutkan pembangunan 10 proyek pembangkit listrik, termasuk Bendungan Myitsone yang selama ini menuai kontroversi. Myanmar juga tetap melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Di sektor sosial, pemerintah menargetkan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 10 persen dari total anggaran negara pada tahun fiskal mendatang, kemudian naik menjadi 15 persen pada tahun fiskal 2028–2029. Sektor pariwisata dan pertanian juga menjadi perhatian utama, termasuk melalui peningkatan produksi kapas dengan memberikan dukungan pembiayaan dan bantuan teknis kepada para petani.
Min Aung Hlaing turut menyoroti fenomena meningkatnya jumlah warga Myanmar berusia 18 hingga 34 tahun yang meninggalkan negaranya. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap proses pembangunan ekonomi nasional. Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kebijakan wajib militer menjadi salah satu faktor utama yang mendorong eksodus generasi muda Myanmar.
“Saya akan membutuhkan waktu dua tahun untuk membangun fondasi bagi lahirnya Myanmar yang baru. Setelah itu, saya akan menghabiskan tiga tahun berikutnya untuk mempercepat pembangunan tersebut secara penuh,” ujar Min Aung Hlaing.
Red.
